Utang Prancis Tembus US$ 4 Triliun, Tertinggi Sejak Perang Dunia II

Prancis saat ini sedang menghadapi masalah ekonomi yang serius. Utang pemerintah negara itu terus membengkak hingga mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu US$ 4 triliun. Jumlah ini setara dengan 119 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Prancis. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Kondisi ini terjadi di tengah gelombang protes masyarakat. Banyak warga Prancis turun ke jalan untuk memprotes biaya hidup yang semakin mahal. Pemerintah juga mendapat tekanan politik untuk memangkas belanja negara dan mengendalikan defisit anggaran. Situasi ini membuat pasar keuangan mulai khawatir. Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis melonjak ke level tertinggi dalam 24 tahun. Ini adalah sinyal peringatan yang terakhir kali terlihat saat krisis utang melanda Eropa pada tahun 2011.

Investor mulai kehilangan kepercayaan. Mereka ragu pemerintah Prancis mampu mengendalikan defisit anggaran. Ketidakstabilan politik semakin memperbesar kekhawatiran bahwa pemerintah akan kesulitan menjalankan kebijakan penghematan.

Mujtaba Rahman, Direktur Pelaksana Eurasia Group untuk Eropa, mengatakan Prancis menghadapi tiga masalah sekaligus. Pertama, krisis demokrasi liberal. Kedua, buruknya pengelolaan keuangan negara. Ketiga, meningkatnya ketidakpuasan di kalangan generasi muda. Menurut Rahman, masalah fiskal adalah ancaman paling serius karena terkait dengan berbagai masalah lain yang dihadapi Prancis. Ia bahkan menyebut Prancis berada di ambang krisis. "Prancis benar-benar berada di ambang krisis," katanya.

Masalah utang Prancis semakin berat akibat pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina dan Iran. Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, telah mengusulkan rancangan anggaran untuk tahun 2027. Rancangan ini bertujuan menurunkan defisit secara bertahap, dari 5,4 persen menjadi 5 persen terhadap PDB. Namun, rancangan ini masih harus menghadapi pemungutan suara penting di Majelis Nasional pada 20 Oktober 2026.

Rahman memperingatkan, jika pemerintah gagal meloloskan anggaran, biaya pembayaran bunga utang Prancis bisa melonjak tajam. "Prancis bisa terpaksa meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan berharap mendapat bantuan dari Bank Sentral Eropa (ECB). Ini akan menjadi penghinaan bagi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia," ujarnya.

Di tengah tekanan ekonomi ini, gelombang demonstrasi melanda berbagai wilayah Prancis. Aksi protes terhadap tingginya biaya hidup berujung kerusuhan. Toko-toko mewah dan supermarket dijarah. Bangunan pemerintah dibakar. Sebelumnya, para pelajar juga menggelar demonstrasi. Mereka memprotes buruknya fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, dan minimnya investasi pemerintah di sektor pendidikan selama bertahun-tahun.

Kondisi Prancis saat ini menunjukkan bagaimana tekanan fiskal dan politik bisa berjalan beriringan. Utang yang membengkak memicu ketidakpercayaan investor, yang pada gilirannya memperburuk situasi ekonomi. Sementara itu, ketidakpuasan masyarakat yang sudah lama terpendam meledak dalam bentuk protes dan kerusuhan. Pemerintah berada di posisi sulit, harus menyeimbangkan antara penghematan anggaran dan tuntutan rakyat.