Wamen Dorong CSR Perusahaan Dukung Program Desa

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mendorong agar semua program tanggung jawab sosial perusahaan, baik dari BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta, bisa selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di desa-desa. Pernyataan ini disampaikan dalam acara CSR & PDB Awards 2026 di kantor Kementerian Desa, Jakarta Selatan, pada 28 September 2026.

Menurut Ahmad, kontribusi dana CSR untuk program pembangunan desa sangat penting. Ada lebih dari 75.000 desa di Indonesia yang perlu dikembangkan. Hal ini sejalan dengan fokus pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang banyak menyasar kawasan pedesaan.

"Bapak Presiden sangat perhatian pada percepatan pembangunan bangsa melalui pembangunan desa. Jadi semua, hampir semua program-program Bapak Presiden itu menyasar masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di perdesaan, seperti MBG itu dapat meningkatkan produktivitas, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi di desa, dan kesejahteraan masyarakat desa," kata Ahmad.

Ia menjelaskan, saat ini ada beberapa program prioritas pemerintah di pedesaan. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketersediaan pupuk murah, hingga penetapan harga beli gabah dan jagung yang tinggi. Semua program ini, menurutnya, bertujuan meningkatkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Program-program Bapak Presiden itu semuanya meningkatkan ekonomi, meningkatkan daya beli. MBG, BUMDes, dan sebagainya. Pupuk yang murah, harga gabah yang dibeli dengan harga tinggi, semuanya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Karena itu, Ahmad mendorong partisipasi dunia usaha melalui program CSR agar bisa sejalan dan memperkuat ekosistem program prioritas Prabowo. Partisipasi aktif dari sektor usaha ini semakin dibutuhkan mengingat luasnya wilayah pedesaan Indonesia yang mencapai puluhan ribu desa.

"Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tidak kurang dari 75.265 desa, dan budaya yang sangat besar, pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pihak swasta," ujarnya.

"Kami di Kementerian Desa berkepentingan agar dana CSR yang dimiliki oleh setiap perusahaan, BUMN, BUMD maupun swasta, dapat dikontribusikan bagi pembangunan dan pengembangan desa. Itu kepentingan kami, supaya semua berpartisipasi aktif membangun bangsa melalui pembangunan desa," tegas Ahmad.

Menurutnya, peran serta pihak swasta atau BUMN dalam pembangunan desa melalui skema CSR ini tidak hanya menguntungkan warga setempat. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang terlibat.

"CSR yang terarah dan berkelanjutan, banyak desa yang telah merasakan manfaatnya melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan desa UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat," papar Ahmad.

"Kalau usahanya maju, daya beli meningkat. Kalau daya beli meningkat, ya supply-demand meningkat. Jadi tugas kita ini bagaimana meningkatkan daya beli dan untuk itu masyarakat desa harus dilibatkan oleh semua pelaku-pelaku usaha termasuk pemberian CSR," jelasnya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF), Sudarmanto, menyampaikan bahwa saat ini mayoritas program CSR di pedesaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan anggotanya sudah sejalan dengan arah kerja pilar agenda nasional Prabowo, khususnya Asta Cita ke-6.

"Disampaikan oleh Pak Wamen tadi bahwa semua program terkolaborasi menjadi satu. Kita masuk ke poin Asta Cita keenam, di mana ISSF sebagai koordinator teman-teman dari perusahaan untuk berkontribusi," tutur Sudarmanto.

"Kita menyadari bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan fondasi yang kuat, dan unit terkecil pembangunan kita yaitu desa. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," sambungnya.

Sudarmanto memberi contoh beberapa bentuk program CSR konkret yang sejalan dengan agenda pemerintah. Mulai dari sektor kesehatan hingga penguatan UMKM warga.

"Contoh tadi ada bidang kesehatan, kalau di Maluku Utara ada pengentasan stunting-nya. Dan pemberdayaan perempuan dan wanita, juga mendayagunakan wanitanya menjadi ujung tombak penghasilan keekonomian untuk di UMKM-UMKM-nya," ucap Sudarmanto.

Meski begitu, ia mengakui jangkauan pendampingan CSR saat ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada. Ia berharap program-program pembangunan desa serupa dapat terus digalakkan.

"Kalau Pak Wamen menceritakan luasnya wilayah kita yang kurang lebih 75.000 desa ya Pak Wamen ya, sedangkan kita ISSF mempunyai anggota kurang lebih hanya 400, hanya 5% saja, masih jauh daripada jangkauan coverage-nya. Kita terus bersemangat untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan agar memberikan suatu kontribusi yang nyata," pungkasnya.

Dari paparan tersebut, terlihat bahwa pemerintah berupaya mengarahkan dana CSR perusahaan untuk mendukung program pembangunan desa. Namun, jumlah perusahaan yang terlibat masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah desa yang ada. Ini menunjukkan masih ada celah besar yang perlu diisi agar program-program tersebut bisa menjangkau lebih banyak desa di seluruh Indonesia.