340 Laporan Masuk ke 'Lapor Pak Amran' dalam Dua Pekan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa dalam waktu dua minggu, saluran pengaduan bernama Lapor Pak Amran telah menerima sebanyak 340 laporan. Laporan-laporan ini datang dari berbagai daerah dan mencakup beragam masalah di sektor pertanian. Mulai dari praktik mencampur beras dengan kualitas berbeda, penyelewengan pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program pencetakan sawah baru.

"Ada laporan, 2 minggu ini masuk 340 laporan. Kita tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. 340 pasti kami kejar. Pasti kami kejar dan dicabut izin, ditutup, pidana," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Minggu, 08 November 2026.

Salah satu kasus yang disoroti adalah pengoplosan beras yang seharusnya dijual untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Amran menjelaskan beberapa modus yang ditemukan. Ada yang membawa beras SPHP ke penggilingan untuk digiling ulang. Ada juga yang mengemas ulang beras tersebut menggunakan karung berbeda. Bahkan, tidak sedikit yang membongkar muatan di lokasi tersembunyi hanya untuk mengganti karung dan label produk asli.

Untuk alat dan mesin pertanian, Amran menegaskan bahwa semua bantuan alsintan dari pemerintah diberikan secara gratis. Bantuan ini tidak boleh diperjualbelikan dengan alasan apa pun. Ia meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan praktik jual-beli alsintan bantuan pemerintah.

"Jangan beri ruang kompromi, terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualbelikan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia. Saya sampaikan lagi, alat mesin pertanian yang dikirim ke daerah itu gratis. Silakan lapor ke Pak Amran. Ini ada nomor telepon. Langsung kami tindak lanjuti, kirim surat, rapat dengan sampai di tingkat Bhabinkamtibmas, Polsek," beber Amran.

Amran juga menyampaikan apresiasinya kepada kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya. Menurutnya, kerja sama mereka sangat membantu dalam menindak pelanggaran di sektor pangan. Ia menegaskan bahwa pengejaran terhadap para pelaku tidak akan berhenti pada kasus yang sudah terungkap. Pemerintah akan terus melacak pelanggaran di seluruh Indonesia.

Kepada masyarakat yang sudah melapor, Amran mengucapkan terima kasih. Ia berjanji akan melindungi identitas para pelapor. Nama dan alamat pelapor tidak akan dipublikasikan. Namun, ia meminta agar laporan yang masuk dilengkapi dengan informasi yang jelas, seperti alamat lengkap dan foto sebagai bukti.

"Seluruh yang melapor, terima kasih kontribusinya pada negara. Anda akan saya lindungi dan namanya tidak akan kami munculkan. Sekali lagi, seluruh yang melapor, partisipasi melapor, Anda tidak akan kami publikasi nama alamat," jelas Amran.

Dalam dua minggu pertama, kanal pengaduan ini sudah menerima ratusan laporan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak persoalan di lapangan yang perlu ditindaklanjuti. Pemerintah berkomitmen untuk mengejar semua laporan yang masuk, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana bagi pelaku.