5 Juli: Hari Bank Indonesia, Dekrit 1959, dan Kemerdekaan Tiga Negara

Setiap tanggal 05 Juli, sejumlah peristiwa penting diperingati, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Tahun 2026, tanggal ini kembali menjadi momen untuk mengenang lahirnya lembaga keuangan, perubahan konstitusi, hingga kemerdekaan bangsa-bangsa. Berikut ini uraiannya.

Di Indonesia, 05 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Tanggal ini bukanlah hari jadi bank sentral—itu jatuh pada 01 Juli 1953—melainkan momentum awal mula sistem perbankan nasional yang berdaulat. Penetapan 05 Juli sebagai hari peringatan didasarkan pada terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Melalui undang-undang itu, Bank Indonesia resmi mendapat mandat sebagai otoritas moneter dan pengatur sistem keuangan nasional. Meskipun baru beroperasi penuh sebagai bank sentral pada 01 Juli 1953, peringatan setiap 05 Juli tetap diadakan sebagai simbol tonggak bersejarah bagi perbankan Indonesia.

Selain Hari Bank Indonesia, pada tanggal yang sama terdapat Peringatan Dekrit Presiden 05 Juli 1959. Dekrit ini dikeluarkan oleh Presiden Sukarno untuk mengatasi krisis konstitusional yang melanda Indonesia saat itu. Latar belakangnya cukup kompleks. Pertama, Konstituante bersama pemerintah gagal menyusun undang-undang dasar baru sebagaimana diamanatkan Pasal 134 UUDS 1950. Kedua, situasi politik tidak stabil karena banyaknya partai politik dan tarik-menarik ideologi yang menghambat jalannya pemerintahan. Ketiga, muncul desakan dari berbagai pihak, termasuk TNI dan masyarakat, agar Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945.

Konstituante sendiri dibentuk setelah pemungutan suara kedua Pemilu 1955 pada 15 Desember 1955. Lembaga ini bertugas menyusun konstitusi permanen pengganti UUDS 1950 yang bersifat sementara. Namun, kebuntuan terjadi. Konstituante tidak pernah mencapai kesepakatan mengenai rancangan UUD baru. Akibatnya, krisis politik dan ketatanegaraan semakin panjang.

Sebagai jalan keluar, Presiden Sukarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Isinya meliputi pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu singkat. Dekrit ini mengakhiri sistem pemerintahan parlementer dan memulai era Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan presiden pun menguat secara signifikan.

Di luar Indonesia, 05 Juli juga merupakan Hari Kemerdekaan Venezuela. Pada tahun 1811, para delegasi dalam Kongres Konstituante Nasional Pertama sepakat memproklamasikan kemerdekaan Venezuela dari kekuasaan Spanyol. Keputusan itu diambil setelah pembahasan selama dua hari sejak 03 Juli 1811. Proklamasi disahkan oleh Presiden Kongres, Juan Antonio Rodríguez. Pada hari yang sama, Cristóbal Mendoza dan Juan Germán Roscio menyerahkan naskah deklarasi kemerdekaan kepada Kongres. Dokumen tersebut ditandatangani oleh wakil dari tujuh dari sepuluh provinsi di bawah Kapten Jenderal Venezuela, yaitu Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida, dan Trujillo.

Dalam deklarasi itu, para delegasi menyampaikan tiga alasan utama untuk merdeka. Pertama, mereka menilai tidak tepat jika negara kecil di Eropa menguasai wilayah Amerika yang luas. Kedua, mereka menganggap wilayah Amerika Spanyol berhak memerintah sendiri setelah Raja Charles IV dan Ferdinand VII turun takhta. Ketiga, ketidakstabilan politik di Spanyol mendorong rakyat Venezuela membentuk pemerintahan sendiri. Deklarasi itu juga menetapkan berdirinya negara baru bernama Konfederasi Amerika Venezuela, sebuah republik yang terdiri atas tujuh provinsi tersebut. Dokumen ini disahkan oleh Kongres pada 07 Juli 1811, memperoleh kekuatan hukum melalui dekret pada 08 Juli, dan pertama kali dibacakan kepada masyarakat di Caracas pada 14 Juli 1811.

Armenia memperingati Hari Konstitusi setiap 05 Juli. Peringatan ini mengenang pengesahan konstitusi negara tersebut pada tahun 1995 setelah lepas dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, Armenia menyatakan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Pemerintah kemudian mulai menyusun rancangan konstitusi yang beberapa kali direvisi hingga 1993. Namun, proses pengesahannya tertunda karena penolakan dari pihak oposisi dan perang di kawasan Nagorno-Karabakh yang dipicu sengketa perbatasan dengan Azerbaijan.

Konstitusi Armenia akhirnya disahkan melalui referendum nasional pada 05 Juli 1995. Dalam konstitusi tersebut, Yerevan ditetapkan sebagai ibu kota negara. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang menjalankannya secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu. Setiap perubahan terhadap status konstitusi atau batas wilayah negara harus diputuskan melalui referendum. Berdasarkan perubahan konstitusi yang berlaku sejak November 2005, Presiden Republik menunjuk Perdana Menteri berdasarkan komposisi kursi di Majelis Nasional serta hasil konsultasi dengan fraksi-fraksi parlemen. Presiden juga berwenang mengangkat atau memberhentikan anggota pemerintahan atas rekomendasi Perdana Menteri. Dengan sistem tersebut, Armenia dikenal sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial.

Aljazair juga merayakan Hari Kemerdekaan setiap 05 Juli. Tanggal ini menandai keberhasilan negara tersebut meraih kemerdekaan dari penjajahan Prancis pada tahun 1962. Perjuangan itu melalui perang kemerdekaan yang berlangsung selama delapan tahun, dimulai pada tahun 1954. Konflik dipicu oleh ketegangan sosial dan rasial selama masa kolonial. Penduduk keturunan Eropa memperoleh berbagai hak istimewa, sementara mayoritas penduduk Arab-Berber mengalami diskriminasi dan diperlakukan sebagai warga kelas dua.

Pada 01 November 1954, Front de Libération Nationale (FLN) melancarkan serangkaian serangan di berbagai wilayah Aljazair, menandai dimulainya perang kemerdekaan. Prancis memenangkan sejumlah pertempuran, tetapi kekerasan yang terjadi memicu kritik luas dan mengurangi dukungan terhadap pemerintahan kolonial, baik di Prancis maupun dari masyarakat internasional. Akhirnya, Prancis dan FLN menandatangani perjanjian gencatan senjata di Évian, Prancis, pada 18 Maret 1962. Kemerdekaan Aljazair diakui secara resmi oleh Charles de Gaulle pada 03 Juli 1962, disusul pengakuan dari Amerika Serikat dan Britania Raya. Dua hari kemudian, tepat pada 05 Juli 1962, Hari Kemerdekaan Aljazair ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Perang kemerdekaan Aljazair menelan korban sangat besar. Diperkirakan antara 350.000 hingga satu juta warga Aljazair tewas selama konflik. Lebih dari dua juta warga Muslim menjadi pengungsi atau dipindahkan secara paksa ke kamp-kamp yang dikelola pemerintah. Sedikitnya 70.000 warga sipil Muslim dilaporkan tewas atau hilang dan diduga dibunuh oleh FLN. Kini, setiap 05 Juli, bendera Aljazair dikibarkan di seluruh negeri sebagai simbol kebebasan, pengorbanan, dan persatuan bangsa.

Tanggal 05 Juli menyatukan beragam peringatan—dari lahirnya bank sentral Indonesia, perubahan konstitusi besar, hingga kemerdekaan tiga negara. Masing-masing peristiwa memiliki akar sejarah yang panjang, sering kali diwarnai krisis, perjuangan, dan pengorbanan. Peringatan-peringatan ini mengingatkan bahwa tonggak sejarah tidak lahir begitu saja; semuanya melalui proses yang rumit dan kadang menyakitkan. Memahami latar belakangnya membantu kita melihat bahwa setiap tanggal yang diperingati menyimpan pelajaran tentang bagaimana sebuah bangsa memilih jalan keluar dari krisis atau merayakan kedaulatan yang diperoleh dengan darah.