50 Ribu Buruh Akan Demo ke Istana Kamis Besok

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengumumkan bahwa sekitar 50.000 buruh akan turun ke jalan pada Kamis, 24 September 2026. Aksi ini digelar oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) untuk menyampaikan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Andi Gani menegaskan bahwa aksi ini murni untuk menyampaikan aspirasi kaum buruh. Tidak ada agenda politik untuk menggoyang atau menjatuhkan pemerintahan. "Aksi besar damai tetap dilaksanakan besok. Total massa hampir mencapai 50 ribu buruh," ungkap Andi Gani dalam keterangannya pada Kamis, 23 September 2026.

Massa buruh berasal dari tiga wilayah, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Mereka akan bergerak menuju Jakarta menggunakan sepeda motor. Titik awal massa berada di kawasan Semanggi pada pukul 10.00 WIB. Dari sana, rombongan akan bergerak perlahan menuju kawasan UOB, sebelum Grand Indonesia.

Andi Gani membantah informasi yang menyebut titik kumpul aksi berada di Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Tidak benar kalau titik kumpulnya di Bundaran HI. Banyak sekali hoaks. Titik kumpul awalnya dari Semanggi dan kami akan menunggu delegasi di depan UOB," ujar Andi Gani.

Pada saat yang sama, sejumlah pimpinan konfederasi buruh akan menemui Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, di Bina Graha sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka akan menyerahkan petisi dan aspirasi buruh untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo.

Andi Gani menegaskan bahwa aksi ini merupakan pilihan terakhir setelah buruh menempuh jalur diplomasi selama sekitar empat bulan. "Pilihan ini pilihan yang sangat-sangat terakhir buat kami," katanya.

Dirinya juga membantah kabar yang menyebut aksi ini berkaitan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Andi Gani, hubungan buruh dengan Presiden Prabowo tetap baik. Bahkan, dia menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang selama ini membuka ruang dialog dengan buruh. Karena itu, petisi yang akan disampaikan ke Istana disebutnya sebagai bentuk komunikasi antara buruh dengan pemerintah.

"Seperti ayah kami, ini kirim surat anak ke ayahnya. Jadi tidak ada petisi yang menyeramkan, mengancam, tidak ada," jelas Andi Gani.

Andi Gani memastikan aksi akan berlangsung singkat. Setelah delegasi menyampaikan aspirasi dan mendapatkan respons dari Istana, massa langsung dibubarkan. Andi Gani menargetkan aksi selesai sebelum pukul 13.00 WIB.

"Setelah penyampaian selesai di Istana, kami akan mengumumkan kepada puluhan ribu anggota kami, setelah itu kami pulang. Tidak ada rencana bertahan sampai sore," jelas Andi Gani.

Massa juga tidak akan masuk ke kawasan Bundaran HI. Langkah tersebut, kata Andi Gani, untuk mencegah aksi dipolitisasi dan menghindari kesan adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok massa lainnya.

Andi Gani menyebut terdapat 11 tuntutan yang diperjuangkan KBPBI dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah:

• Pengupahan
• Outsourcing
• Jaminan sosial
• PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
• Pekerja platform
• Jaminan pesangon
• Cuti haid
• Pemagangan

Andi Gani mengakui dalam beberapa poin sudah terdapat perkembangan positif dalam pembahasan antara buruh, pemerintah, dan DPR. KBPBI berharap perkembangan tersebut menjadi jalan keluar agar regulasi ketenagakerjaan yang sedang dibahas dapat mengakomodasi kepentingan pekerja.

Andi Gani juga mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara demokratis. "Kami menghargai juga kerja keras dari Menaker bersama seluruh Panja Komisi IX, lalu Bapak Kapolri yang memberikan ruang demokrasi yang sangat luar biasa, asalkan aman dan damai," pungkasnya.

Aksi ini menunjukkan bahwa buruh masih memilih jalur dialog dan demonstrasi damai sebagai cara menyampaikan aspirasi. Meskipun ada kekhawatiran tentang potensi politisasi, para pemimpin buruh berusaha menjaga agar aksi tetap fokus pada tuntutan ketenagakerjaan. Hubungan yang baik antara buruh dan Presiden Prabowo menjadi modal penting dalam proses negosiasi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ke depan.