6 Pejabat Bulog Dicopot Gegara Oplos Beras SPHP

Iwan D. · 2 min baca · 47 menit lalu · 21 dibaca
Bisik.id
6 Pejabat Bulog Dicopot Gegara Oplos Beras SPHP

Gambar atau konten salah?

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, buka suara soal nasib enam pejabat di Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta yang baru saja dicopot. Pencopotan ini terjadi setelah ditemukan kasus beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas ulang dan dioplos.

Rizal menjelaskan, hukuman terberat bagi mereka yang terbukti bersalah akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Namun, saat ini proses penyelidikan masih berjalan. Artinya, pencopotan ini masih bersifat sementara.

"Untuk sanksinya mengikuti prosedur hukum. Jadi sudah ada undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang korporasi dan lain sebagainya. Jadi kita mengikuti aturan pemerintah. Kalau ada nanti yang terlibat dan lain sebagainya, kita menyesuaikan dengan prosedur hukum yang sudah ada," kata Rizal usai melakukan sidak RPK di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2026.

Posisi keenam pejabat yang kosong itu sudah langsung diisi. Rizal menegaskan, penunjukan pejabat baru dilakukan di hari yang sama saat pencopotan.

"Langsung ditunjuk baru, per hari ini. Kemarin sudah rapat direksi langsung tunjuk (pejabat yang) baru, kita nggak pakai jeda, langsung," lanjutnya.

Sebelumnya, Rizal mengakui beberapa anak buahnya ikut ditindak tegas. Ini terkait kasus oplosan beras SPHP yang ditemukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta Timur. Enam pejabat wilayah Bulog itu kini berstatus nonaktif.

Langkah tegas ini, menurutnya, perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan wilayah. Khususnya Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta. Sebab, kasus yang ditemukan oleh Polres Jakarta Timur berada di kawasan Jakarta, tepatnya Matraman dan Pasar Induk Cipinang.

Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan internal di tubuh Bulog masih perlu diperkuat. Penunjukan pejabat baru yang cepat setidaknya memastikan operasional di kantor wilayah tidak terganggu. Namun, proses hukum terhadap para pejabat yang dicopot masih menjadi kunci untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan mereka dalam praktik pengoplosan beras tersebut.

pencopotan pejabatberas SPHPoplosan berasBulogprosedur hukumpengawasan internal

Komentar

Memuat komentar...