91% Impor RI Bahan Baku, Mentan Warning Ketergantungan

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan fakta menarik soal impor Indonesia. Sebanyak 91 persen impor negara kita adalah bahan baku penolong dan barang modal. Hanya 8,7 persen sisanya yang berupa barang konsumsi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan struktur ekspor Indonesia saat ini didominasi produk industri pengolahan. Porsinya mencapai 82 persen. Sisanya berasal dari sektor pertambangan, migas, dan pertanian.

Budi melihat kondisi ini sebagai tanda industri dalam negeri masih terus bertumbuh. Tapi ada yang perlu diwaspadai. "Nah, yang perlu dipikirkan adalah ketika 91% impor barang modal, bahan baku itu semuanya impor 91%," kata Budi dalam acara Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta Pusat pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Ia mengingatkan soal risiko ketergantungan rantai pasok. Jangan sampai Indonesia hanya bergantung pada satu atau dua negara pemasok. Menurut Budi, kalau importir Indonesia cuma punya sedikit pemasok, itu bisa jadi bumerang.

"Kita harus memikirkan suplainya. Ya, jangan sampai kita tergantung pada satu dua supplier karena ketika kita tergantung pada satu dua supplier berarti daya tawar dia semakin kuat. Itu tentu berbahaya buat kita," jelas Budi.

Pemerintah sudah mengambil langkah antisipasi. Salah satunya dengan memperbanyak perjanjian dagang internasional. Budi menekankan tujuan perjanjian dagang bukan sekadar soal surplus atau defisit neraca perdagangan.

"Karena sebenarnya perjanjian dagang itu buat kami tidak semata-mata ngomongin mengenai surplus atau defisit. Tetapi bagaimana kita berjalan, industri kita berkembang, dan ekspor kita meningkat di masing-masing negara yang kita lakukan perjanjian," tambahnya.

Sampai saat ini, Indonesia sudah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang dengan negara lain. Ada 13 perjanjian lainnya yang masih dalam proses ratifikasi.

Pemerintah juga sedang mengebut penyelesaian perjanjian dagang dengan Uni Eropa, yang dikenal dengan Indonesia-EU CEPA. Budi berharap ratifikasi bisa segera dilakukan. Alasannya, Generalized Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa akan segera berakhir.

"Nah kemudian nanti Indonesia-EU CEPA mudah-mudahan November sudah bisa ditandatangani. Kita kejar mudah-mudahan Januari sudah implementasi karena Januari kan GSP sudah tidak berlaku," ujar Budi.

Angka impor bahan baku yang sangat tinggi ini menunjukkan industri Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Perjanjian dagang dengan banyak negara menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko jika salah satu pemasok utama mengalami masalah.