AHY: Dekarbonisasi Transportasi Jaga Ketahanan Energi

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa upaya pemerintah mendorong dekarbonisasi di sektor transportasi bukan sekadar soal lingkungan. Ini adalah bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional, menekan biaya logistik, dan melindungi kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

AHY menjelaskan, masyarakat Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat. Konflik geopolitik di berbagai belahan dunia mengganggu rantai pasok energi global, mendorong kenaikan harga minyak, dan berdampak pada harga kebutuhan pokok. Situasi ini memaksa pemerintah untuk terus memperkuat kemandirian energi agar tidak semakin rentan terhadap gejolak eksternal.

"Di tengah dinamika dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia harus memiliki semangat mewujudkan kemandirian energi. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, industri terus berkembang, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan tidak terganggu," kata AHY dalam keterangan tertulis pada Kamis, 23 Juli 2026.

Di sisi lain, kebutuhan energi yang meningkat juga diikuti dengan naiknya emisi karbon. Ini berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, transisi menuju energi baru terbarukan harus dilakukan secara bertanggung jawab.

"Yang kita lakukan hari ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anak cucu di masa depan. Pembangunan tidak boleh berhenti, tetapi juga harus tetap menjaga bumi yang kita wariskan," tegasnya.

AHY mengungkapkan, sekitar 55% emisi karbon Indonesia berasal dari sektor energi. Dari jumlah itu, sekitar 22% berasal dari sektor transportasi. Lebih detail lagi, sekitar 89% emisi dari sektor transportasi disumbang oleh transportasi darat.

"Kendaraan berat memang hanya sekitar tiga juta unit, namun berkontribusi sekitar 31% terhadap emisi karbon sektor transportasi darat," terangnya.

Pemerintah terus mendorong berbagai langkah dekarbonisasi. Mulai dari peningkatan efisiensi energi, percepatan elektrifikasi kendaraan, hingga pengembangan kendaraan listrik nasional, termasuk truk dan bus listrik.

"Elektrifikasi kendaraan memerlukan dukungan kebijakan, edukasi kepada masyarakat, serta insentif yang tepat. Di saat yang sama, kita juga ingin industri kendaraan listrik dalam negeri terus berkembang sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas," kata AHY.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga memperluas penggunaan biodiesel B50. Ini adalah bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Menurut AHY, semakin besar pasokan energi yang berasal dari dalam negeri, semakin kecil ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik internasional.

"Ketika terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi energi dunia, dampaknya langsung terasa pada harga dan pasokan energi. Karena itu, penguatan elektrifikasi maupun pemanfaatan biodiesel merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan energi nasional sekaligus mengurangi beban impor," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menata persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Masalah ini sudah bertahun-tahun menjadi tantangan serius bagi keselamatan transportasi nasional.

Praktik ODOL tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa. Ini juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Setiap tahun, pemerintah harus mengalokasikan anggaran puluhan triliun rupiah untuk perbaikan.

"Kendaraan ODOL membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan kerusakan jalan yang sangat besar. Setiap tahun pemerintah harus mengalokasikan lebih dari Rp40 triliun untuk preservasi jalan yang rusak akibat kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan," ungkapnya.

AHY menekankan, penanganan ODOL harus dilakukan secara bertahap, tegas, dan berkeadilan. Ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga pelaku usaha.

Pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang melalui pengembangan moda angkutan logistik yang lebih efisien. Contohnya, optimalisasi jalur kereta api logistik dan peningkatan kapasitas logistik maritim. Tujuannya, mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan.

"Ketika kita mampu mengurangi kendaraan ODOL, kita bukan hanya menekan emisi karbon, melainkan juga mengurangi angka kecelakaan, menghemat biaya perbaikan jalan, sekaligus menciptakan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Semua ini pada akhirnya kembali kepada kepentingan masyarakat, agar biaya logistik turun, distribusi barang semakin lancar, dan harga kebutuhan masyarakat semakin terkendali," tutup AHY.

Dari pernyataan AHY, terlihat bahwa pemerintah mengaitkan erat kebijakan lingkungan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Dekarbonisasi transportasi bukan cuma soal mengurangi polusi, tapi juga soal mengurangi ketergantungan pada impor energi dan menekan biaya logistik. Penanganan ODOL juga diposisikan sebagai bagian dari strategi yang sama, karena dampaknya langsung terasa pada biaya perbaikan jalan dan keselamatan.