Anggaran Bansos 2027 Naik 8,2% Jadi Rp549,9 Triliun

Pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun untuk tahun depan. Jumlah ini lebih tinggi 8,2 persen dari anggaran tahun sebelumnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dana sebesar itu akan dipakai untuk mendanai berbagai program sosial. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga penanganan bencana. Selain itu, anggaran juga mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pernyataan ini disampaikan Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027. Acara berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, KIP Kuliah, dan subsidi KUR," ujar Airlangga.

Tahun depan, pemerintah berencana memperbaiki data penerima bantuan sosial. Caranya dengan membuat pendataan lebih akurat. Langkah ini akan dijalankan melalui sensus ekonomi yang sedang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Airlangga, data yang tepat sangat penting. Sensus ekonomi 2026 yang dilakukan BPS akan menjadi dasar penghitungan ulang Produk Domestik Bruto (PDB) ke depannya.

"Untuk itu data yang akurat menjadi penting, di mana sensus ekonomi 2026 sedang dilakukan oleh BPS, itu menjadi re-basing untuk PDB ke depan," kata Airlangga.

Satu hal menarik. Sensus ekonomi kali ini lebih luas dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, sektor pertanian ikut digabungkan dalam pendataan perekonomian secara menyeluruh.

"Dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian, ini pertama kali pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian," pungkas Airlangga.

Angka Rp 549,9 triliun adalah anggaran perlindungan sosial. Ini salah satu pos belanja negara yang terus naik setiap tahun. Dan sensus ekonomi 2026, dengan cakupan lebih luas termasuk pertanian, diharapkan bisa menghasilkan data yang lebih akurat. Tujuannya? Agar bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak.