Pemerintah Suntik Rp18,9 Triliun Bantu Daerah Bayar Gaji PPPK

Pemerintah pusat menggelontorkan dana segar sebesar Rp 18,9 triliun ke daerah-daerah. Anggaran tambahan ini masuk ke dalam pos Transfer ke Daerah atau TKD. Tujuannya? Membantu pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai, terutama tenaga PPPK.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan alasannya. Banyak daerah, kata dia, mengalami keterbatasan kemampuan keuangan. Ada yang bahkan kesulitan menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. "Tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama yang terakhir 5 Agustus 2026, dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan sebanyak Rp 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawai. Ini adalah kesulitan terutama untuk bayar PPPK dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah," ujar Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Jumat 14 Agustus 2026.

Dengan tambahan dana itu, sebagian besar masalah pembayaran gaji pegawai di daerah bisa teratasi. Pemerintah masih memantau beberapa daerah yang dinilai bermasalah. "Sebagian masalahnya sudah sekiranya untuk membayar belanja pegawai, hampir semuanya bisa diatasi. Ada beberapa yang sedang kita evaluasi, 26 daerah," kata Tito.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah melihat ada daerah-daerah yang ruang fiskalnya sempit. Artinya, pemasukan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja. Karena itu, pemerintah pusat turun tangan. Mulai dari memberi tambahan TKD hingga mengevaluasi kondisi fiskal masing-masing daerah untuk menentukan kebijakan transfer ke depan.

Bagaimana gambaran besarnya? Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada 2026 mencapai sekitar Rp 1.153,9 triliun. Di dalamnya, TKD menyumbang Rp 725,2 triliun. Sementara target Pendapatan Asli Daerah atau PAD ada di angka Rp 428,9 triliun. Hingga 31 Juli 2026, realisasi pendapatan daerah baru tercatat Rp 606,8 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 691,8 triliun. Di sisi lain, belanja daerah sudah mencapai Rp 538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen dari total anggaran. "Kemudian ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, di masa yang sama 31 Juli 2025 sebesar Rp 41,7%. Meskipun angkanya sedikit lebih tinggi, Rp 2.025,576 triliun," pungkas Tito.

Dari data ini terlihat, meskipun pendapatan daerah turun, belanja justru naik tipis. Situasi ini yang membuat pemerintah pusat perlu menambah suntikan dana agar pemda tidak kolaps membayar gaji.