Anggaran Makan Bergizi Gratis Diprediksi Turun ke Rp174 Triliun

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 akan turun menjadi Rp 174 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp 268 triliun.

"Kalau MBG, pasti turun," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 6 Juli 2026.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya berada di angka 21 ribu. Anggaran yang lebih rendah ini, menurut Said, diharapkan tetap bisa menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak sekolah hingga ibu hamil.

"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun," tuturnya.

Said berharap penurunan anggaran MBG tidak mempengaruhi kualitas yang diberikan negara ke penerima manfaat. Dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya diharapkan dapat tetap terjaga.

"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," ungkap Said.

Ketua DPP PDIP itu menyebut keputusan terkait anggaran MBG akan diketok pada September 2026 dengan melibatkan pemerintah.

"Kalau (penurunan) dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun, ya tinggi lah. Diketoknya nanti di September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," imbuhnya.

Penurunan anggaran MBG dari Rp 268 triliun menjadi Rp 174 triliun menunjukkan adanya penyesuaian fiskal yang cukup besar. Said Abdullah menekankan bahwa kunci utamanya bukanlah besaran anggaran, melainkan bagaimana tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak sekolah dan ibu hamil tetap terjaga. Keputusan final mengenai angka ini baru akan diambil pada September 2026 bersama pemerintah.