Anggaran Pendidikan 2027 Capai Rp824 Triliun, Menkeu Buka Skema Sekolah Gratis

Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara akhirnya angkat bicara soal program sekolah gratis yang selama ini jadi pertanyaan banyak orang. Ia memastikan anggaran pendidikan tahun depan tembus angka Rp 824 triliun, dan angka sebesar itu bakal didesain ulang supaya program sekolah gratis bisa masuk di dalamnya.

Suahasil mengungkapkan pembagian anggaran pendidikan itu nantinya mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari siswa dan mahasiswa, tenaga pendidik, sampai perbaikan fasilitas pendidikan. Ia sadar betul publik menunggu kejelasan soal program gratis tersebut.

"Saya tahu bahwa banyak yang bertanya mengenai pendidikan gratis, ini Pak ceritanya jadi bagaimana. Saya mau mengatakan tahun depan 2027, anggaran pendidikan itu akan menjadi Rp 824 triliun. Ini yang sedang kita desain lagi," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (9 Oktober 2026).

Pemerintah masih mematangkan skema pembagian anggaran berdasarkan jalur penyalurannya. Anggaran pendidikan bakal dialokasikan lewat tiga jalur utama: belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD), serta dana abadi dan pembiayaan pendidikan.

Sejumlah program yang dibiayai lewat pemerintah pusat di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), revitalisasi sekolah, dan Sekolah Unggul Garuda. Ada juga alokasi Rp 19,3 triliun untuk program Sekolah Rakyat yang digulirkan melalui Kementerian Sosial.

"Sekolah unggul Garuda melalui pemerintah pusat sekolah rakyat 19,3 triliun juga adalah belanja pemerintah pusat lewat kementerian sosial jadi ini adalah desain dari bagaimana anggaran pendidikan itu dipakai berikutnya," jelasnya.

Penataan ulang ini bukan tanpa alasan. Suahasil menegaskan tujuannya satu: memaksimalkan hasil pendidikan nasional. Pemerintah ingin skor Programme for International Student Assessment (PISA) membaik dan kualitas lulusan meningkat.

"Ketika kita melakukan penataan itu tujuannya adalah satu, mendapatkan outcome pendidikan yang paling maksimal. Kita ingin PISA skor kita lebih tinggi dari saat ini, kita ingin kualitas dari lulusan kita lebih baik dari saat ini," tutupnya.

Anggaran sebesar itu memang bukan angka kecil. Dengan desain ulang yang tepat, pemerintah berharap setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar berdampak pada mutu pendidikan. Persoalannya kini tinggal bagaimana eksekusi di lapangan, karena anggaran yang besar tidak otomatis berbanding lurus dengan perbaikan kualitas jika penyalurannya tidak tepat sasaran.