B50 Hemat Devisa Rp170 Triliun, Impor Solar Berakhir

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa program biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati dan minyak solar, atau yang dikenal dengan B50, bisa menghemat devisa negara lebih besar. Angkanya diperkirakan mencapai Rp170 triliun. Sebagai perbandingan, program sebelumnya yakni B40 hanya mampu menghemat sekitar Rp133 triliun.

Bahlil menjelaskan, kebijakan ini juga akan mendorong industri kelapa sawit. Kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diprediksi naik dari 15,2 juta ton menjadi 16,3 juta ton. Hal ini otomatis memperkuat kepastian pasar bagi petani sawit. Nilai tambah dari industri CPO juga ikut meningkat, dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.

Program B50 disebut menjadi langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor solar. Setiap tahunnya, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 38 juta hingga 40 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter. Dengan B50, Bahlil mengklaim impor solar bisa dihentikan sama sekali.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Ini adalah pertama kali," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM.

Tak hanya itu, Bahlil menambahkan bahwa program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Jumlah pekerja yang terserap naik dari 1,8 juta orang pada program B40 menjadi sekitar 2,1 juta orang melalui B50. Dari sisi lingkungan, program ini disebut mampu menurunkan emisi gas rumah kaca. Angkanya turun dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2.

"Upaya menjaga lingkungan juga diperkuat melalui penurunan emisi gas rumah kaca," kata Bahlil.

Program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan mandatori biodiesel yang sudah berjalan. Dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati, pemerintah berharap bisa menekan impor solar, meningkatkan nilai tambah sawit, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dampak lingkungan yang positif juga menjadi salah satu alasan di balik kebijakan ini.