Prabowo Lanjutkan MBG, Minta Warga Awasi via TikTok

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan hal ini karena tidak tega melihat anak-anak Indonesia hidup dalam kelaparan. Dalam pidato yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 10 Juni 2026, Prabowo dengan tegas menyatakan keinginannya agar Indonesia menjadi negara yang hebat dan rakyatnya hidup makmur. "Saya ingin Indonesia hebat, saya ingin Indonesia rakyatnya makmur, saya tidak ingin lihat rakyat miskin saya tidak ingin lihat anak-anak lapar, MBG kita teruskan!" ujarnya.

Meski begitu, Prabowo mengakui adanya oknum yang diduga menyusup ke dalam program MBG untuk mencari keuntungan pribadi. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk korupsi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah untuk ikut mengawasi jalannya program, terutama di bagian operasional dapur umum. Bahkan, ia mengajak masyarakat umum untuk turut serta dalam pengawasan dan melaporkan temuan mereka melalui media sosial TikTok.

"Tapi, kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta, Gubernur, Bupati, Camat, Kades boleh memeriksa semua dapur MBG, saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor ke saya. Gampang lapor di TikTok langsung kirim tim untuk selesaikan. Nggak usah susah-susah nomer telepon ini," tegas Prabowo.

Presiden juga meminta aparat penegak hukum, seperti Komandan Distrik Militer (Dandim), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), untuk turut mengawasi pelaksanaan MBG. Namun, ia memberikan peringatan keras agar tidak ada praktik pemalakan dalam proses pengawasan tersebut. "Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa, yang artinya baik, jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan! Saya sudah lama jadi orang Indonesia, manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi, rakyat sekarang tidak bodoh," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat luas, diharapkan program ini dapat berjalan dengan transparan dan tepat sasaran, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang atau korupsi.