BGN Hemat Rp44 Triliun dalam 100 Hari Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan telah melakukan efisiensi anggaran dan pengembalian dana ke kas negara sebesar Rp 44 triliun. Angka ini terkumpul dalam kurun waktu 100 hari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Sudaryono, menyebut penghematan itu berasal dari beberapa sumber. Mulai dari penyesuaian alokasi anggaran, pemangkasan insentif yayasan, pembatasan biaya operasional dapur, hingga pengembalian dana dari rekening virtual yang fiktif. "Jadi total yang kita efisiensi dari uang rakyat dalam waktu 100 hari totalnya adalah Rp 44 triliun," kata Sudaryono dalam keterangan resmi pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Salah satu sumber efisiensi terbesar berasal dari penyesuaian alokasi anggaran BGN. Awalnya anggaran sebesar Rp 268 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 229 triliun. Dari sini, ada Rp 38 triliun yang dikembalikan ke kas negara.

Selanjutnya, BGN memangkas insentif yayasan. Kebijakan ini diterbitkan pada 5 Oktober lalu. Besaran insentif yang semula Rp 6 juta per hari disesuaikan menjadi Rp 2 ribu per porsi. Dari penyesuaian ini, BGN menghemat sekitar Rp 2,5 hingga Rp 3 triliun.

Langkah efisiensi lainnya dilakukan melalui penataan dana operasional dapur. Sebelumnya, dana operasional sebesar Rp 3 ribu menggunakan sistem at cost. Menurut Sudaryono, mekanisme ini berpotensi boros. Misalnya, jika biaya yang dilaporkan mencapai Rp 4-5 ribu, padahal seharusnya hanya Rp 3 ribu. Dengan pembatasan dana operasional maksimal sebesar Rp 3 ribu, BGN menghemat Rp 3 triliun hingga akhir tahun.

Di luar efisiensi anggaran, BGN juga mengembalikan dana ke kas negara. Pengembalian ini terdiri dari dua bagian. Pertama, Rp 311,25 miliar dari hasil penyisiran terhadap 414 rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah atau fiktif. Kedua, Rp 160,37 miliar sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Total penghematan Rp 44 triliun ini menunjukkan upaya BGN dalam menekan pemborosan. Penyesuaian anggaran, pemangkasan insentif, dan pembatasan biaya operasional menjadi kunci utama. Temuan rekening fiktif juga menunjukkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana program.