BULOG Pastikan Stok Beras 4,5 Juta Ton Aman untuk Nataru

Perum BULOG memastikan stok beras pemerintah aman untuk menghadapi lonjakan kebutuhan pangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Perusahaan pelat merah itu mengelola sekitar 4,5 juta ton beras. Pemerintah optimistis kebutuhan masyarakat tetap tercukupi.

Perhitungan ketersediaan nasional menunjukkan pasokan beras diproyeksikan cukup untuk 10 bulan ke depan. Artinya, stok bertahan hingga sekitar Juli hingga Agustus 2027. Kepastian ini muncul dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta.

Rapat itu membahas kesiapan pasokan dan distribusi pangan. Stabilitas harga juga menjadi topik utama. Percepatan pelaksanaan program pemerintah turut dibahas. Langkah strategis ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan perkiraan ketersediaan beras nasional. Angkanya mencapai sekitar 25 juta ton. Jumlah itu terdiri dari potensi standing crop sekitar 10 juta ton. Ada juga persediaan di masyarakat dan sektor usaha sebesar 10 juta ton. Sisanya, stok BULOG sebesar 4,5 juta ton.

Kebutuhan konsumsi nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan. Dengan angka itu, pasokan beras dinilai aman hingga pertengahan tahun 2027. Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan cadangan beras pemerintah menjadi modal penting. Hal ini memastikan instansinya mampu mengamankan ketersediaan pangan masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola BULOG saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton," ujar Ahmad Rizal dalam keterangan tertulisnya, Senin 26 Oktober 2026.

Menurutnya, jaringan distribusi BULOG di seluruh Indonesia siap memastikan kebutuhan beras masyarakat terpenuhi hingga akhir tahun. Cadangan kuat ini juga disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional pada bulan-bulan mendatang. Selain memastikan kecukupan stok, rapat koordinasi juga menekankan pentingnya percepatan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan SPHP beras sebesar 1 juta ton. Langkah ini untuk memperkuat pasokan di pasaran dan menjaga keterjangkauan harga. BULOG terus mengoptimalkan distribusi SPHP melalui pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah, Rumah Pangan Kita, hingga jaringan ritel. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat pasokan di wilayah yang masih mengalami tekanan harga beras agar manfaat stok merata.

Di sisi lain, BULOG juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras periode Oktober hingga Desember 2026. Sasaran program ini adalah 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan. Setiap penerima mendapat alokasi 10 kilogram beras per bulan. Total kebutuhan sekitar 1 juta ton. Percepatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hingga akhir tahun.

"Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, BULOG tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan," tambah Ahmad Rizal.

Pihaknya terus mendorong seluruh jajaran BULOG di pusat maupun daerah untuk memperkuat koordinasi dan distribusi harian. Tujuannya agar pasokan tetap terjaga, harga stabil, dan masyarakat dapat menyambut akhir tahun dengan tenang. Kesiapan ini sekaligus menjadi bukti BUMN mendukung swasembada pangan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.

Dengan total stok nasional mencapai 25 juta ton dan konsumsi bulanan hanya 2,5 juta ton, pemerintah memiliki bantalan yang cukup tebal. Lonjakan permintaan saat Nataru biasanya tidak sampai menguras stok secara drastis. Yang lebih krusial justru distribusi ke daerah-daerah terpencil dan stabilitas harga di tingkat pedagang eceran. Program SPHP dan bantuan pangan beras menjadi instrumen utama untuk mengatasi dua tantangan itu sekaligus.