CKD 200 Ribu Kasus Tinggi di Singapura, Dialisis Meningkat

Di Singapura, lebih dari 200 ribu warga baru didiagnosis mengidap CKD dalam empat tahun terakhir, menimbulkan kekhawatiran akan lonjakan pasien gagal ginjal dan kebutuhan cuci darah di masa mendatang.

Data terbaru dari Survei Kesehatan Penduduk Nasional (NPHS) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada 1 Oktober 2025 menunjukkan prevalensi CKD pada usia 18 hingga 74 tahun meningkat menjadi 13,9 persen pada periode 01 Januari 2023 - 31 Desember 2024. Angka ini naik signifikan dibanding 8,7 persen pada periode 01 Januari 2019 - 31 Desember 2020. Temuan diperoleh melalui pemeriksaan sampel darah dan urine responden survei.

Menteri Kesehatan, Ong Ye Kung, menegaskan bahwa meski prevalensi diabetes dan hipertensi relatif stabil, jumlah pasien CKD yang membutuhkan dialisis terus meningkat karena populasi lansia semakin banyak.

CKD sendiri adalah kerusakan ginjal jangka panjang yang menyebabkan fungsi penyaringan ginjal menurun secara bertahap dan tidak dapat dipulihkan. Penyakit ini biasanya dipicu oleh hipertensi dan diabetes. Direktur medis National Kidney Foundation, Dr Jason Choo, menjelaskan bahwa CKD terdiri dari lima stadium. “Tahap 1 berarti terdapat beberapa kerusakan ginjal, seperti adanya protein dalam urine, tetapi organ tersebut masih berfungsi,” jelasnya, dikutip dari The Straits Times.

Di sisi lain, tahap 5 disebut gagal ginjal stadium akhir. Itu merupakan kondisi saat pasien harus membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal. Sejak tahun 2017, pemerintah Singapura menjalankan program Holistic Approach in Lowering and Tracking Chronic Kidney Disease (HALT-CKD) di fasilitas kesehatan publik untuk memperlambat progres penyakit. Program tersebut kemudian diperluas ke layanan swasta melalui Healthier SG. Pada 1 Februari 2026, tercatat ada sekitar 1.100 klinik yang terlibat.

Kementerian Kesehatan Singapura juga mulai menerapkan protokol penanganan CKD untuk dokter umum sejak 1 Januari 2025. Direktur Chinatown Family Medicine Clinic, Dr Jonathan Yeo, mengatakan protokol tersebut membantu dokter umum menangani pasien CKD ringan hingga sedang, dan menentukan kapan pasien perlu dirujuk ke spesialis ginjal. “Yang dilakukan protokol perawatan ini adalah mengkonsolidasikan pendekatan dan prinsip-prinsip utama, memberikan dokter umum pendekatan yang seragam untuk mengelola pasien dengan CKD,” terang Dr Yeo.

Meski peningkatan prevalensi CKD dinilai “tidak signifikan secara statistik”, Dr Choo menilai lonjakan kasus tetap menjadi perhatian serius. Ia memperkirakan total pasien CKD di Singapura kini mencapai sekitar 500 ribu orang. “Bahkan jika sebagian kecil, katakanlah 5 persen, dari 500.000 pasien ini akhirnya membutuhkan dialisis setelah gagal ginjal, ini akan berjumlah sekitar 25.000 pasien baru,” sambung dia. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat dibanding sekitar 10 ribu pasien dialisis yang ada di Singapura saat ini.

Kementerian Kesehatan Singapura menyebut lebih dari 80 persen pasien CKD yang terdaftar dalam program HALT-CKD telah mendapat obat pelindung ginjal. Itu termasuk terapi baru yang terbukti membantu memperlambat penurunan fungsi ginjal. Pasien juga dipantau terkait kontrol gula darah, tekanan darah, kebiasaan merokok, hingga penyakit penyerta lain yang dapat memperburuk kondisi ginjal. Dari hasil survei NPHS, prevalensi CKD paling tinggi ditemukan pada pasien yang memiliki diabetes dan hipertensi sekaligus, yakni mencapai 47,4 persen.

Dr Choo dan Dr Yeo sama-sama menekankan pentingnya deteksi dini, karena CKD seringkali tidak menunjukkan gejala hingga masuk stadium lanjut. “Pada saat mereka menyadari ginjal mereka telah melemah secara signifikan, kerusakan tersebut sudah tidak dapat dipulihkan lagi,” ucap Dr Yeo. Ia juga meluruskan anggapan gangguan ginjal selalu ditandai nyeri punggung atau nyeri di area ginjal. “CKD sebagian besar tidak menunjukkan gejala sampai pasien mencapai stadium akhir gagal ginjal, jadi mentalitas ‘tidak ada gejala berarti saya pasti sehat’ adalah keliru,” pungkasnya.

Program HALT-CKD tidak hanya memantau kondisi ginjal, tetapi juga mengedepankan intervensi awal. Dengan melibatkan lebih dari 1.000 klinik Healthier SG, pemerintah berupaya menekan angka progresi penyakit. Protokol untuk dokter umum, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025, memberi pedoman jelas bagi tenaga medis dalam menilai dan merujuk pasien. Pendekatan seragam ini diharapkan dapat menurunkan angka pasien yang akhirnya memerlukan dialisis.

Dengan populasi lansia yang terus bertambah, kebutuhan layanan cuci darah di Singapura diperkirakan akan meningkat. Menurut perkiraan Dr Choo, 25.000 pasien baru akan memerlukan dialisis pada masa depan, menandakan beban yang signifikan bagi sistem kesehatan. Program-program seperti HALT-CKD dan protokol dokter umum menjadi kunci dalam upaya mencegah kondisi ini.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meski prevalensi CKD belum mencapai tingkat alarm, tren peningkatan jumlah pasien yang memerlukan dialisis menandakan perlunya perhatian lebih. Pemerintah Singapura, melalui program kesehatan publik dan swasta, berusaha menekan progres penyakit dengan deteksi dini, intervensi medis, dan pemantauan berkelanjutan. Kesiapan sistem kesehatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontrol faktor risiko seperti diabetes dan hipertensi menjadi faktor kunci dalam mengurangi beban CKD di masa depan.