Danantara Evaluasi Besar-Besaran PT Pos Indonesia

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah menggelar evaluasi besar-besaran terhadap PT Pos Indonesia. Langkah ini diambil setelah muncul dugaan masalah tata kelola di perusahaan pelat merah tersebut, termasuk kecurigaan adanya rekayasa keuangan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, memberikan apresiasi atas tindakan Danantara. Menurutnya, langkah ini membuktikan bahwa Danantara serius menjalankan fungsi evaluasi secara profesional, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua itu, kata dia, adalah bagian dari upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Firnando menilai proses evaluasi semacam ini sudah tepat dan harus terus diperkuat. Ia menjelaskan, Danantara memegang peran krusial dalam mengevaluasi, mengidentifikasi potensi risiko, dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan tata kelola di lingkungan BUMN sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Karena itu, setiap temuan yang didapat dari proses uji tuntas (due diligence) maupun evaluasi harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Semua itu harus dilakukan dengan tetap menghormati proses audit dan ketentuan hukum yang ada.

Lebih jauh, Firnando berharap pendekatan serupa tidak hanya diterapkan pada PT Pos Indonesia. Ia ingin seluruh BUMN juga mendapatkan perlakuan yang sama.

"Kami akan terus memantau dan mengawasi kinerja Danantara serta seluruh BUMN agar tata kelola perusahaan negara semakin baik dan persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. Pada akhirnya, BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel," kata Firnando dalam keterangan tertulis pada Minggu, 05 Juli 2028.

Menurut Firnando, di tengah agenda pemerintah untuk melakukan transformasi dan penataan (streamlining) BUMN, penguatan sistem pengawasan menjadi aspek yang sangat penting. Tujuannya agar setiap perusahaan negara memiliki tata kelola yang semakin sehat, efisien, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan serta kinerja terbaik bagi masyarakat.

Ia juga menilai sinergi yang sudah dibangun antara Danantara dan aparat penegak hukum, termasuk kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan langkah positif. Sinergi ini, kata dia, bisa memperkuat upaya pencegahan dan penguatan tata kelola perusahaan.

Dengan pembagian kewenangan yang jelas, setiap institusi bisa menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal. Dengan begitu, proses evaluasi, pembenahan, maupun penegakan hukum—jika diperlukan—dapat berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

Firnando berharap langkah evaluasi yang dilakukan Danantara bisa menjadi titik awal perbaikan sistem yang lebih menyeluruh di lingkungan BUMN. Menurutnya, transformasi BUMN tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja bisnis. Transformasi juga harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik, sistem pengawasan yang kuat, serta budaya integritas yang mampu mencegah terjadinya persoalan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan negara bisa terus diperkuat.

Sebagai mitra kerja yang membidangi BUMN, Firnando menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Danantara maupun seluruh BUMN. Menurutnya, pengawasan yang konsisten merupakan bagian dari tanggung jawab DPR untuk memastikan setiap proses transformasi berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia ini menjadi sinyal bahwa Danantara serius membereskan tata kelola BUMN. Dugaan rekayasa keuangan yang mencuat menunjukkan perlunya pengawasan ketat, dan langkah Danantara bersama dukungan DPR diharapkan bisa mencegah masalah serupa di perusahaan negara lainnya.