Dishub Jatim Siap Tambah Dua Koridor Bus Trans di Malang 2026

Dishub Jatim mengumumkan rencana menambah dua koridor baru Bus Trans Jatim di Malang Raya pada tahun 2026. Rencana ini masih menunggu persetujuan anggaran di PAPBD Pemprov Jatim 2026.

“Ibu Gubernur sudah memberi arahan ke kami. Insyaallah kita akan tambah koridor baru di Malang Raya untuk tahun 2026 ini. Tapi kita lihat juga fiskal provinsi, apakah cukup untuk menambah koridor di Malang,” kata Kepala Dishub Jatim Nyono di Surabaya, Rabu (20 Mei 2026).

Nyono menegaskan bahwa tambahan dua koridor akan dilaksanakan bila anggaran tersedia. Ia menambahkan, “Arahan ibu ke kami dua koridor. Tapi kita kembali lagi lihat fiskal kita cukup satu koridor ya satu koridor dulu, sisanya tahun selanjutnya.”

Untuk koridor baru, Nyono menjelaskan rencana Bus Trans Jatim melintasi Kawasan Pakis Aji hingga Kepanjen. Ia menyebut, “Kita kan sudah masuk ke koridor tengah Malang. Sesuai arahan Ibu Gubernur dan Bupati Malang, kita masuk ke kawasan Pakis Aji terus ke Kepanjen. Sekarang kan semua Terminal Tipe B sudah dilalui koridor tengah Malang Raya (Koridor I Malang Raya).”

Selanjutnya, Nyono menyebut rencana Koridor II Malang Raya yang akan menghubungkan Landungsari lewat Pakis Aji dan Kepanjen. Ia juga mengutarakan kemungkinan Koridor III Malang Raya yang akan masuk ke daerah Tumpang, melewati Ade Irma Suryani melintasi bandara, lalu ke arah Tumpang dan bergabung kembali ke Hamid Rusdi. Ia menanyakan apakah rute tersebut akan mampir di Landungsari atau Batu, masih menjadi kajian.

Selain rencana Malang Raya, Nyono memastikan pihaknya terus melakukan kajian untuk Bus Trans Jatim di wilayah industri. Ia menegaskan, “Sesuai arahan Ibu Gubernur, kami lakukan kajian untuk Bus Trans Jatim di area industri. Namun kita harus meyakinkan koridor yang dilewati pasti aman dulu.”

Dengan rencana ini, Dishub Jatim berharap dapat meningkatkan konektivitas transportasi publik di Malang dan sekitarnya, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan fiskal provinsi. Rencana ini akan disahkan setelah evaluasi anggaran di PAPBD Pemprov Jatim 2026.