DPR Desak Audit Forensik Keuangan Haji Transparan

Pemerintah tengah bersiap menjalankan audit forensik untuk mengelola keuangan haji yang selama ini dipegang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan bahwa proses audit ini harus berjalan sesuai prosedur dan transparan. Ia juga menyoroti pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang kerap menemui jalan buntu.

"Sudah berkali-kali kami memberi kelonggaran pada pemerintah untuk menghitung biaya haji, tapi hasilnya tidak pernah ketemu. Ini harus kita kawal," kata Abdul Wachid. Menurutnya, audit forensik memiliki aturan main yang jelas. "Audit forensik itu ada mekanismenya. Bukan sekadar menyebut kata audit forensik," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji oleh BPKH. "Presiden mendorong agar segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," ujar Dahnil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 29 September 2026.

Dahnil menjelaskan bahwa audit ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktual tentang kondisi pengelolaan keuangan haji secara keseluruhan. Pemerintah ingin mengetahui kondisi keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan yang akurat. Rencana audit forensik ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menelaah tata kelola keuangan haji lebih mendalam.

Di sisi lain, proses audit dan pembahasan biaya haji harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan keterbukaan informasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi jamaah haji dan publik mengenai pengelolaan dana yang selama ini menjadi sorotan.

Audit forensik keuangan haji menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya audit ini, diharapkan tidak ada lagi kebingungan dalam perhitungan biaya haji yang selama ini menjadi perdebatan.