DPRD Jabar Dorong Nama Provinsi Sunda, Perkuat Budaya di Sekolah

Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat. Pembahasan soal ini sudah sampai ke meja Komisi I DPRD Jawa Barat. Mereka bahkan menggelar rapat kerja khusus pada Selasa, 07 Juli 2026.

Rapat itu dihadiri oleh komunitas yang selama ini mengkaji usulan pergantian nama tersebut. Dari pertemuan itu, lahirlah beberapa poin penting. Salah satunya adalah tindak lanjut atas usulan dari komunitas pengkaji.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyebut aspirasi dari komunitas itu patut diapresiasi. Menurutnya, usulan tersebut harus dikaji dan ditindaklanjuti lebih serius. "Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda merupakan aspirasi masyarakat yang harus diapresiasi untuk dikaji dan ditindak lanjuti," ujar Rahmat pada Rabu, 08 Juli 2026.

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku di DPRD, hasil rekomendasi rapat tidak bisa langsung diputuskan. Rekomendasi itu akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah yang nantinya akan mengkaji lebih dalam. "Terkait kajian dan tindak lanjut perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, sesuai mekanisme tata tertib DPRD diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dikaji dan ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan," ungkapnya.

DPRD tidak hanya menyerahkan rekomendasi soal nama. Mereka juga mendorong penguatan budaya Sunda di sektor pendidikan. Caranya, melalui Dinas Pendidikan, pemerintah provinsi diminta segera mengembangkan kurikulum yang memuat nilai-nilai budaya Sunda.

"Seiring dengan proses kajian dan tindak lanjut oleh pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, komisi 1 merekomendasikan untuk memperkuat nilai budaya sunda agar di kembangkan melalui kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan di Jawa Barat," tegas Rahmat.

Rahmat menjelaskan lebih lanjut, penguatan budaya Sunda di sekolah bisa dilakukan dengan menerapkan kurikulum pendidikan Pancawaluya. Selain itu, ajaran Silih Asah, Silih Asuh, dan Silih Asih juga bisa dimasukkan. "Memperkuat nilai budaya Sunda yang dimaksud seperti kurikulum pendidikan Pancawaluya, praktikum dari nilai ajaran Sunda, silih asah silih asuh silih asih wawangi dalam demokratisasi pembangunan hingga mengembangkan bahasa serta seni budaya sunda dalam pendidikan," tutup Rahmat.

Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda bukanlah hal baru. Wacana ini sudah bergulir cukup lama dan terus dibahas oleh berbagai kalangan. Kini, bola ada di tangan pemerintah provinsi untuk mengkaji lebih lanjut usulan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, upaya memperkuat budaya Sunda lewat kurikulum pendidikan menjadi langkah konkret yang direkomendasikan, terlepas dari apakah nama provinsi nantinya berubah atau tidak.