DPRD Jabar Tinjau Maung, Pilot di Purwakarta

Rencana Sekolah Manusia Unggul (Maung) akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027 memicu perhatian serius DPRD Jawa Barat. Program ini dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, namun Komisi V menekankan perlunya pelaksanaan bertahap.

Ketua Komisi V, Yomanius Untung, menegaskan bahwa pilot project harus menjadi langkah awal sebelum skala nasional. Ia menilai bahwa peluncuran masif tanpa evaluasi dapat menimbulkan ketimpangan. “Ya, itu yang juga kita khawatirkan dan jangan sampai itu terjadi, karena itu akan mempertegas sekolah‑sekolah favorit yang kemudian menjadi tujuan anak‑anak, untuk bisa masuk ke sana dengan segala motivasi dan kekuatan, dalam tanda kutip,” ujar Yomanius, Senin 11 Mei 2026.

Yomanius menyoroti pentingnya partisipasi orang tua. Ia mengingatkan bahwa meski partisipasi dapat memperbaiki proses belajar, niatnya bisa berbeda. “Sekolah ini memberikan kesempatan kepada orangtua berpartisipasi dan hakikatnya bagus karena dengan partisipasi dari orang tua itu, maka proses pembelajarannya akan semakin baik. Hanya dikhawatirkan justru partisipasinya diniatkan berbeda begitu,” katanya.

Ia juga mengaitkan pengalaman masa lalu dengan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap memperkuat kesenjangan. “Selanjutnya juga kita juga menaruh kekhawatiran atas kasus kast sehingga ini berhadapan dengan substansi pembatalan RSBI pada zaman itu oleh MK, kan salah satu alasan utama itu karena RSBI dipandang berpotensi memperkuat kesenjangan,” lanjutnya.

Yomanius menegaskan, “Nah, jangan sampai ini kejadian lagi.” Ia menekankan perlunya persiapan matang agar tidak mengulang kesalahan serupa. “Kita memandang sebaiknya tidak dulu semasif itu. Tetapi cukup ambil beberapa yang dianggap kemudian menjadi pilot project di aspek vokasinya gimana, yang generalnya gimana, di SMK‑nya bagaimana, di SMA‑nya bagaimana. Ini di kita harapkan agar dipersiapkan dulu dengan matang dan kemudian itu dievaluasi,” sarannya.

Menurut data, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan 41 Sekolah Maung untuk mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026. Komisi V menilai angka tersebut terlalu besar untuk tahap awal. Sebagai solusi, Yomanius mengusulkan memulai dari satu lokasi yang paling siap, yakni di Kabupaten Purwakarta. “Satu saja dulu di Purwakarta. Anggarannya sudah ada, lahannya sudah ada, persiapannya juga lebih siap. Itu dulu yang dikerjakan,” ucapnya.

Dengan pendekatan bertahap, Komisi V berharap program dapat diuji secara menyeluruh, meminimalkan risiko ketimpangan, dan memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Rencana ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan inovasi dan keadilan dalam sistem pendidikan.