Dudy Pilih Tambah Anggaran Rp20,11 Triliun Tahun 2027

Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan ini bertujuan memperkuat keselamatan, pelayanan publik, dan konektivitas nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurut surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, pagu indikatif yang diterima Kemenhub pada tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 28,34 triliun. Pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, 17 Juni 2026, Dudy menyatakan:

"Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp 28,34 triliun," ujar Dudy.

Ia menekankan bahwa pagu indikatif masih belum mencukupi kebutuhan rencana strategis. Perbandingan antara pagu indikatif dan indikasi pendanaan rencana strategis menunjukkan selisih Rp 17,87 triliun (Rp 46,21 triliun – Rp 28,34 triliun).

Jika dibandingkan dengan pagu kebutuhan 2027 sebesar Rp 55,16 triliun, gapnya menjadi Rp 26,82 triliun. Untuk menutup kekurangan tersebut, Dudy mengusulkan tambahan anggaran Rp 20,11 triliun.

Rincian kebutuhan tambahan anggaran terbagi menjadi empat kategori utama:

• dukungan keselamatan: Rp 7,98 triliun
• dukungan pelayanan: Rp 9,17 triliun
• layanan keperintisan: Rp 957 miliar
• belanja pegawai: Rp 2 triliun

Untuk dukungan keselamatan, alokasi meliputi pemeliharaan, pengadaan, pemasangan, dan perlengkapan jalan serta penanganan lokasi sebesar Rp 663,3 miliar. Peningkatan sarana bantu navigasi pelayanan (SBNP), docking kapal, pengadaan kapal dan peralatan SAR, serta ramp check memerlukan Rp 897,7 miliar. Pengawasan dan pengendalian keselamatan penerbangan menuntut Rp 2,92 triliun, sementara peningkatan pengoperasian dan perawatan prasarana kereta api serta penanganan perlintasan sebidang memerlukan Rp 3,49 triliun.

Dalam dukungan pelayanan, Dudy menyoroti prioritas nasional seperti persinyalan kereta api yang memerlukan Rp 791,5 miliar. Tugas dan fungsi keseluruhan memakan biaya Rp 2,4 triliun. Revitalisasi dan peningkatan terminal penumpang serta pengembangan SDM transportasi dibutuhkan Rp 5,3 triliun.

Stimulus tarif transportasi, sebesar Rp 643,3 miliar, mencakup layanan masyarakat pada periode angkutan Natal dan Tahun Baru, angkutan Lebaran, serta angkutan libur sekolah.

Selain itu, layanan keperintisan memerlukan Rp 957 miliar, sedangkan belanja pegawai sebesar Rp 2 triliun dirancang untuk menutupi kebutuhan 59 682 pegawai di seluruh Indonesia, termasuk di kantor pusat, UPT, pelabuhan, bandara, stasiun, balai pengujian, perlintasan, dan unit pelayanan transportasi lainnya.

Dudy menegaskan bahwa pagu indikatif yang diterima saat ini belum cukup untuk memenuhi belanja pegawai selama satu tahun penuh. Tambahan anggaran ini penting agar kementerian dapat terus beroperasi dan memenuhi target keselamatan serta pelayanan publik.

Dengan tambahan anggaran ini, Kemenhub berencana meningkatkan infrastruktur dan layanan transportasi, sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, laut, dan udara di Indonesia.