Tim Pengadaan Batu Bara Medium Bersama PLN Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero). Langkah ini diambil setelah Bahlil mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat beberapa hari lalu.

Tim pengadaan ini terdiri dari pihak PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rabu, 17 Juni 2026, Bahlil mengungkapkan:

“Rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI.

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN belum sepenuhnya terkontrak. Total kebutuhan tahunan PLN adalah 154 juta ton. Pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, dari kebutuhan 154 juta ton, hanya sekitar 134 juta ton yang sudah dikontrak. Artinya, masih ada sekitar 20 juta ton batu bara yang belum mendapatkan kontrak pasokan.

Bahlil menegaskan, “Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan,” ujarnya.

Selama hampir 5,5 jam, Bahlil memimpin rapat bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi. Pertemuan tersebut membahas kepastian pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Ia mengakui bahwa PLN membutuhkan batu bara berkalori medium yang kualitasnya lebih baik, namun jenis batu bara tersebut semakin sedikit.

“Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo (Darmawan) dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium,” ujarnya.

Dengan pembentukan tim ini, pemerintah berharap pasokan energi primer PLN dapat berjalan lebih baik. Langkah tersebut menandai upaya koordinasi antara kementerian, PLN, dan lembaga pengawasan untuk memastikan ketersediaan batu bara yang cukup bagi jaringan listrik nasional.