Face Scan Daftar HP, Operator Tak Simpan Data Wajah

Pemerintah kembali menegaskan bahwa data biometrik pelanggan ponsel tidak akan disimpan oleh operator seluler. Kepastian ini disampaikan menyusul kebijakan baru yang mewajibkan pemindaian wajah atau face recognition untuk aktivasi nomor HP baru mulai 1 Juli 2026.

Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Dany Suwardany, menjelaskan bahwa sistem pendaftaran lama menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) sudah tidak berlaku lagi. "Registrasi pakai NIK dan nomor KK ini sudah kita tutup," ujarnya di Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2026.

Menurut Dany, data biometrik wajah tidak disimpan di operator seperti Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, atau XLSmart. Sebaliknya, data tersebut berada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Prosesnya, operator hanya mengenkripsi foto wajah pelanggan, lalu mengirimkannya ke Dukcapil untuk validasi. Dukcapil kemudian memberi notifikasi apakah data wajah cocok atau tidak. "Tidak ada data kiriman balik foto wajah dari Dukcapil ke operator seluler dan semua foto wajah itu adanya di Dukcapil," tegas Dany.

Data biometrik di Dukcapil sendiri sudah tersimpan sejak masyarakat melakukan perekaman untuk mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP). "Data itu waktu kita melakukan perekaman di KTP dulu. Jadi, tidak benar bahwa operator seluler itu menyimpan wajah," tambahnya.

Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebutkan bahwa operator seluler menerapkan standar keamanan data berdasarkan ISO 27701 dan 270001 untuk melindungi privasi pelanggan. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengungkapkan, "Jadi, baik keamanan data ISO 27001, 27701, kemudian ISO standar juga sudah ada. Dan Alhamdulillah, selama ini kan di operator juga tidak ada pernah ada cerita tentang kebocoran data, kita jaga betul-betul dan hati-hati sekali."

Kebijakan baru ini bertujuan memperkuat keamanan data pribadi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang penyalahgunaan informasi digital. Dengan sistem validasi langsung ke Dukcapil, operator hanya bertindak sebagai perantara tanpa menyimpan data sensitif pelanggan.