Subsidi & Kompensasi Semester I 2026 Capai Rp233 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa realisasi belanja subsidi dan kompensasi pada paruh pertama tahun 2026 telah mencapai angka Rp 233 triliun. Jumlah ini setara dengan 52,1 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Yang menarik, angka ini melonjak 44,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Purbaya menjelaskan, kenaikan ini merupakan langkah pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah gejolak harga energi dunia. Dari total tersebut, subsidi menyumbang Rp 116 triliun, sementara kompensasi mencapai Rp 116,9 triliun. "Realisasi subsidi dan kompensasi semester I-2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 44,4% apabila dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama 2025 sebesar Rp 161,4 triliun," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa, 07 Juli 2026.

Ada beberapa faktor yang mendorong lonjakan ini. Purbaya menyebut fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, dan peningkatan volume konsumsi menjadi penyebab utamanya. Tiga komoditas yang paling terdampak adalah BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi. Untuk sektor non-energi, kenaikan realisasi terutama berasal dari pembayaran subsidi pupuk.

Data menunjukkan volume penyaluran barang-barang bersubsidi juga ikut naik. Penyaluran BBM bersubsidi meningkat 7,8 persen. Volume LPG 3 kg naik 2 persen. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen. "Volume pupuk meningkat sebesar 21,4% dan debitur KUR meningkat sebesar 3,6%," tambah Purbaya.

Pemerintah melihat APBN berperan sebagai peredam kejut (shock absorber) di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik. Purbaya mencontohkan keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi meskipun harga energi dunia melonjak. "Kita lihat kan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tetapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas sehingga kita masih bisa tumbuh terus ekonominya," jelas Purbaya.

Kenaikan subsidi dan kompensasi energi dipengaruhi oleh tiga hal utama: fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, dan meningkatnya volume konsumsi BBM bersubsidi, LPG 3 kg, serta listrik bersubsidi. Sementara untuk non-energi, peningkatan realisasi terutama didorong oleh pembayaran subsidi pupuk. Volume pupuk tercatat meningkat 21,4 persen, sementara debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) naik 3,6 persen.

Pemerintah menilai APBN memainkan peran strategis sebagai penjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian global dan dinamika geopolitik, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi menjadi salah satu contoh nyata. "Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tetapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas sehingga kita masih bisa tumbuh terus ekonominya," tegas Purbaya.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pemerintah terus mengandalkan instrumen subsidi dan kompensasi untuk meredam dampak gejolak harga energi global. Peningkatan volume penyaluran BBM bersubsidi sebesar 7,8 persen, LPG 3 kg sebesar 2 persen, dan pelanggan listrik bersubsidi yang bertambah 2,1 persen menjadi bukti bahwa kebijakan ini masih menjadi andalan. Sementara itu, sektor pertanian juga mendapat perhatian dengan kenaikan volume pupuk yang signifikan, mencapai 21,4 persen.