Harga Kedelai Tembus Rp 11.600, Pemerintah Siapkan Jurus

Harga kedelai terus merangkak naik. Keluhan ini paling keras terdengar dari para perajin tahu dan tempe. Dulu, harga kedelai masih di angka Rp 9.500 per kilogram. Sekarang? Sudah tembus sekitar Rp 11.600 per kilogram. Lonjakan ini jelas memberatkan.

Kementerian Pertanian angkat bicara. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Gunawan, mengakui ada satu masalah utama: produksi dalam negeri belum cukup. "Salah satu penyebab adalah ketersediaan produksi kedelai dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan, sehingga menyebabkan harga kedelai menjadi tinggi," katanya pada Sabtu, 03 Oktober 2026.

Kurangnya pasokan lokal otomatis mendongkrak harga. Semakin sedikit yang bisa diproduksi sendiri, semakin besar ketergantungan pada impor. Dan itu, pada akhirnya, membuat harga di pasaran ikut melambung.

Pemerintah punya jurus. Tahun ini, Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih kedelai. Targetnya? Lahan seluas 50.000 hektare. Dari lahan seluas itu, mereka berharap bisa memanen sekitar 50.000 ton kedelai. Tapi itu baru dari benih. Jika ditambah dengan bantuan pupuk dan pestisida, Gunawan optimistis produksi bisa lebih dari 75.000 ton. "Namun, jika ditambahkan dengan bantuan saprodi selain benih, yaitu bantuan pupuk dan pestisida, diharapkan produksi kedelai akan tercapai lebih dari 75 ribu ton," ujarnya.

Bantuan ini sifatnya stimulan. Bukan solusi instan. Tapi setidaknya, diharapkan bisa meringankan biaya produksi petani. Dengan begitu, mereka lebih bersemangat menanam kedelai.

Di sisi lain, ada program lain yang disiapkan. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menjelaskan soal Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Kedelai. Tapi jangan salah sangka. Program ini bukan subsidi yang otomatis cair setiap harga naik. "SPHP kedelai bukan subsidi yang diberikan secara otomatis setiap saat. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga, kondisi pasokan, serta ketentuan yang berlaku," jelas Hermawan.

Lalu, kapan program ini diaktifkan? Berdasarkan arahan Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, SPHP kedelai berjalan ketika harga sudah di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Untuk kedelai impor, HAP di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp 12.000 per kilogram. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Bapanas Nomor 12 Tahun 2024.

Bagaimana dengan kedelai lokal? HAP untuk kedelai lokal di tingkat produsen adalah Rp 10.775 per kilogram. Sementara di tingkat konsumen, Rp 11.400 per kilogram. Angka-angka ini jadi patokan pemerintah untuk mengambil tindakan.

Lantas, bagaimana kondisi harga saat ini? Bapanas menyebut harga kedelai masih relatif terkendali. Di Jawa, yang jadi sentra utama perajin tahu dan tempe, harga rata-rata sekitar Rp 11.623 per kilogram. Angka ini masih di bawah HAP kedelai impor. Namun, di wilayah Indonesia Timur, ceritanya lain. Rata-rata harga sudah menyentuh Rp 12.097 per kilogram. "Perbedaan kondisi antarwilayah ini terus menjadi perhatian pemerintah," kata Hermawan.

Untuk tahun 2026, pelaksanaan SPHP kedelai akan diperkuat. Mekanismenya akan diatur lewat Keputusan Menteri Koperasi. Aturan ini nantinya menjadi dasar penugasan kepada Perum Bulog. Juga untuk menyusun petunjuk teknis di lapangan.

Pemerintah, menurut Hermawan, terus memantau. Jika harga benar-benar tak terkendali, intervensi akan dilakukan. Tapi harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tata kelola penyalurannya jelas. "Komitmen pemerintah adalah menjaga kedelai tetap tersedia, harga tetap terkendali, dan usaha tahu-tempe tetap berjalan secara berkelanjutan," pungkasnya.

Pada akhirnya, masalah harga kedelai bukan sekadar soal angka. Ini menyangkut kelangsungan usaha kecil. Perajin tahu dan tempe adalah tulang punggung industri pangan rakyat. Jika mereka terhambat, dampaknya bisa meluas ke harga pangan di pasar tradisional.