Hashim: RI Rugi Rp1.500 Triliun per Tahun

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan perbandingan yang cukup mengejutkan. Penerimaan negara Indonesia saat ini, katanya, masih tertinggal dari negara tetangga seperti Kamboja. Rasio penerimaan negara kita hanya sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Oktober 2026, Hashim memaparkan data perbandingan. "Kita bandingkan negara-negara tetangga kita dan negara-negara jauh. Kita 12%, tetangga kita Cambodia 18%, India 20%, negara jauh di Afrika 16%. Semuanya negara-negara seperti ini, penerimaan negara jauh di atas kita," ujarnya.

Hashim kemudian merinci dampak dari selisih ini. Dengan membandingkan langsung dengan Kamboja, Indonesia kehilangan potensi pendapatan negara yang sangat besar. Selisih 6% dari PDB, menurutnya, setara dengan kerugian hingga Rp 1.500 triliun setiap tahunnya. "Selisihnya antara 18% dan 12% itu adalah 6%. 6% dari yang tercatat adalah Rp 15.000 triliun, 6% itu adalah berapa? Sorry, Rp 25.000 triliun, 6% itu berapa? Rp 1.500 triliun, bukan? Ini sebetulnya kita terima tiap tahun tambahan Rp 1.500 triliun kalau kita seperti Kamboja," jelas Hashim.

Yang menarik, Hashim menekankan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kalah dari Kamboja dalam hal kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia meyakini seharusnya rasio penerimaan negara Indonesia bisa mencapai 18%, setara dengan Kamboja. Lalu, kenapa tidak tercapai?

Hashim mengakui bahwa kehilangan potensi ini tidak lepas dari lemahnya aparat penegak hukum (APH) di lapangan. Menurutnya, jika APH bekerja secara optimal, APBN seharusnya bisa surplus. Saat ini, defisit APBN berada di kisaran Rp 500 hingga Rp 600 triliun. "Kita sekarang kurang pungut Rp 1.500 triliun. Nah, defisit APBN kita, harusnya, kan Rp 500 triliun kalau tidak salah. Rp 500-600 triliun. Kalau aparatur kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja. Kita surplus tahun ini Rp 900 triliun," jelasnya.

Angka-angka yang disampaikan Hashim cukup sederhana. Jika Indonesia bisa mengejar ketertinggalan penerimaan negara, defisit APBN yang saat ini mencapai ratusan triliun bisa berubah menjadi surplus. Potensi Rp 1.500 triliun per tahun yang hilang itu, jika bisa direalisasikan, akan mengubah kondisi fiskal negara secara signifikan. Intinya, persoalan ini bukan pada kemampuan ekonomi, melainkan pada penegakan hukum dan optimalisasi pungutan negara.