Indonesia Tumbuh 5,11%: PDB G20 Kedua 2025, Setelah 1998

Ekonomi Indonesia kini dianggap kuat meski dunia sedang bergejolak. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi saat ini berbeda jauh dengan krisis tahun 1998.

“Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah 5,11%. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3%. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5%,” kata Airlangga dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) pada Selasa, 14 April 2026.

Di antara negara-negara G20, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua pada 2025, hanya tertinggal dari India. Pertumbuhan tersebut diharapkan mencapai 5,11%, sementara defisit anggaran tetap di bawah 3%. Angka ini lebih rendah dibandingkan negara lain di G20 yang juga mengalami ekspansi ekonomi.

Untuk perbandingan, defisit anggaran India mencapai 4%, Prancis 4,4%, dan Amerika Serikat 6,3%. Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 2,6‑3,3%. Indonesia, di sisi lain, diperkirakan akan tumbuh hingga 5,3% tahun ini, dan Airlangga optimis pertumbuhan pada kuartal pertama 2026 dapat mencapai 5,5%.

Menurut laporan Bloomberg, kemungkinan Indonesia mengalami resesi sangat rendah. Laporan tersebut menunjukkan peluang resesi hanya 5% untuk Indonesia, dibandingkan Brasil 15%, China 15%, Jepang 30%, dan AS 30%.

Ketahanan pangan dan energi menjadi pilar penting bagi stabilitas ekonomi. Airlangga menjelaskan bahwa ekonomi domestik, yang menempati 54% dari PDB, mendukung ketahanan ini. Indonesia juga berhasil mencapai swasembada beras sejak 2025, dengan produksi beras mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog mencapai 4,6 juta ton per 8 April 2026, tertinggi dalam sejarah.

Untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan B50, mengembangkan energi surya, dan meningkatkan kapasitas kilang minyak. Sementara itu, APBN berfungsi sebagai penyangga guncangan bagi masyarakat. Berbagai bantuan sosial disalurkan kepada keluarga miskin, dan pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Per Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 462,7 triliun, tumbuh 14,3% secara tahunan. Defisit APBN tetap terkendali.

Airlangga juga menyoroti cadangan devisa, yang masih berada di sekitar US$ 148,2 miliar, setara dengan enam bulan impor.

Indeks kemiskinan terus menurun, kini berada di bawah 10% dengan angka 8,25%. Kesenjangan pendapatan menurun menjadi 0,363, dan tingkat pengangguran ditekan ke 4,7%. Rasio utang pemerintah saat ini 40,46% terhadap PDB, atau sebesar Rp 9.637,9 triliun. Sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri, dengan kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,6%, sehingga mengurangi kerentanan eksternal.

Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, defisit anggaran yang rendah, dan ketahanan pangan serta energi yang meningkat. Kombinasi kebijakan fiskal yang bijaksana, peningkatan penerimaan pajak, dan cadangan devisa yang memadai menambah kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi negara.