Inflasi Aceh Masih Tertinggi se-Sumatera

Sabang – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh mencatat inflasi di daerah itu masih menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Pada Oktober 2026, inflasi Aceh tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 5,05 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan hal ini dalam sebuah Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Mata Ie, Sabang, pada Kamis, 05 November 2026. "Inflasi kita di Oktober, ini mungkin saya yakin teman-teman media sudah tahu, yaitu 0,13% month-to-month, untuk year-on-year-nya 5,05%. Kalau inflasinya, alhamdulillah kita sudah tidak nomor satu se-Indonesia, tapi masih nomor satu se-Sumatera," ungkapnya.

Agus menjelaskan, penyebab utama inflasi di Aceh masih didominasi oleh kenaikan harga cabai serta nasi dengan lauk. Kedua komoditas ini menyumbang inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Ia menambahkan, harga nasi dengan lauk cenderung sulit turun setelah mengalami kenaikan. Sementara itu, gejolak harga cabai turut dipengaruhi oleh karakteristik produksi, meskipun Aceh merupakan salah satu daerah penghasil cabai.

"Jadi ini penyebab inflasi di kita. Kita produsen cabai, tapi ketika cabai nggak ada, inflasinya tinggi di kita. Karena waktu ada cabai harga di kita sangat rendah, ketika naik jadi inflasinya bergejolak," jelasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Agus juga memaparkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh. PDRB Aceh tumbuh sebesar 4,86 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I-2026 yang tercatat sebesar 4,09 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh terutama ditopang oleh sektor perdagangan, konstruksi, dan pertanian.

Sektor pertanian tercatat memberikan kontribusi sebesar 1,05 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Agus mengatakan, pertumbuhan ekonomi Aceh kini mulai mendekati level sebelum bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu.

"Jadi relatively pertumbuhan ekonomi Di Aceh, walaupun di akhir tahun ada bencana, sebenarnya sekarang sudah mendekati sebelum bencana. Jadi biasanya memang di Aceh tumbuhnya sedikit mendekati 5%, memang tidak sampai 5%, tapi mendekati 5%," jelasnya.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan sedikit melambat pada triwulan III-2026. Akan tetapi, perlambatan tersebut diperkirakan tidak terlalu dalam dan tetap terjaga. "Memang di triwulan III perkembangan kita akan sedikit turun, tapi nggak akan jauh. Jadi memang pertumbuhan kita relatif cukup baik," terangnya.

Upaya BI Tekan Inflasi

Pengendalian inflasi di daerah dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang juga melibatkan Bank Indonesia. TPID memiliki sejumlah tugas, mulai dari mengumpulkan data, merumuskan rekomendasi kebijakan, hingga mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas inflasi.

Selain itu, dilakukan pula Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, serta Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Selanjutnya, pelaksanaan GPIPS dijadwalkan berlangsung di Kalimantan pada November 2026.

"Jadi tadi secara nasional sudah dilakukan bagaimana dengan di daerah, kita melalui TPID kita coba untuk mengendalikan inflasi di daerah," terang Agus.

GPIPS memiliki tujuh program, yaitu:

• Optimalisasi Good Agriculture Practice (GAP) melalui peningkatan produktivitas pertanian.
• Penguatan pascapanen melalui hilirisasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani-BUMD dan penguatan peran off-taker atau pihak yang menyerap hasil produksi petani.
• Optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD).
• Penguatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
• Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.
• Penguatan neraca pangan melalui digitalisasi dan integrasi data pangan antarlembaga.
• Penguatan koordinasi dan komunikasi.

Agus mengatakan, data pangan dari berbagai dinas akan diintegrasikan dalam satu sistem untuk dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Digitalisasi ini direncanakan berlangsung bertahap pada 2026-2028, dimulai dari daerah-daerah penghitung inflasi pada 2026.

"Moga-moga berhasil ya, tapi ini tantangan bukan hal yang mudah, karena konsistensinya yang sulit. Kalau toh ini jadi, apakah bisa terus diisi, karena kalau data itu gak berubah, gak diupdate sebenarnya gak ada gunanya," pungkasnya.

Secara keseluruhan, inflasi Aceh yang masih tertinggi di Sumatera didorong oleh harga cabai dan nasi lauk yang sulit turun. Meski pertumbuhan ekonomi mendekati 5 persen, perlambatan diperkirakan terjadi di triwulan III-2026. Upaya pengendalian inflasi melalui TPID dan GPIPS terus dilakukan, dengan tantangan utama pada konsistensi pengisian data pangan yang terintegrasi.