Investasi Rp 1,2 Triliun dari Korea Selatan Masuk IKN

Sebuah investasi baru senilai Rp 1,2 triliun akan mengalir ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa dana tersebut berasal dari investor asal Korea Selatan melalui PT Dian Jaya Indonesia.

PT Dian Jaya Indonesia adalah anak usaha dari perusahaan Korea Selatan, Dian Development Co., Ltd. Rencananya, perusahaan ini akan membangun apartemen di WP KIPP Sub WP 1B, tepatnya di kawasan Pusat Pendidikan dengan sub zona campuran kepadatan tinggi.

"Sebentar lagi yang dari Korea Selatan, Dian Jaya, sekitar Rp 1,2 triliun juga untuk apartemen dan perkantoran," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis 16 Juli 2026.

Basuki menambahkan bahwa investasi ini ditargetkan terealisasi pada tahun yang sama. Pihaknya dan perwakilan perusahaan sudah mengadakan pertemuan untuk mematangkan rencana tersebut.

"Oh iya (realisasi tahun ini) makanya kemarin kita undang untuk manasi mereka," tuturnya.

Investasi dari Korea Selatan ini akan menambah daftar penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke IKN. Sebelumnya, PT Star Bright International Investment asal China sudah memulai konstruksi proyek kawasan terpadu senilai Rp 1,25 triliun di Sub WP 1B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Proyek dari China itu menjadi konstruksi perdana yang direalisasikan oleh perusahaan PMA asing di IKN. Target penyelesaiannya adalah akhir 2026.

Basuki Hadimuljono menilai lokasi proyek tersebut sangat strategis karena berada di jantung kawasan pemerintahan Nusantara.

"Lokasi ini sangat istimewa. Dari sini kita dapat melihat Istana Negara serta kawasan yudikatif dan legislatif yang saat ini sedang dibangun. Seluruh kawasan tersebut akan kami selesaikan pada tahun 2028," ujar Basuki dalam keterangan tertulis pada Kamis 16 Juli 2026.

Dengan masuknya investasi dari Korea Selatan dan China, IKN terus menarik minat investor asing. Proyek apartemen dan perkantoran dari Dian Development diharapkan mempercepat pembangunan di kawasan pusat pemerintahan baru Indonesia.