KAI Hadapi Penumpukan Penumpang, Kereta Baru Tertunda

KAI sedang menghadapi masalah penumpukan penumpang di stasiun karena keterlambatan pengadaan kereta baru dan retrofit dari INKA.

Dody, wakil kepala proyek, menyatakan bahwa pihaknya telah membeli 16 trainset dari INKA dengan nilai Rp 3,84 triliun. Setiap trainset terdiri dari 12 kereta, sehingga total kontrak mencapai jumlah tersebut.

Dalam kontrak, semua trainset seharusnya sudah diserahkan ke KAI dari INKA pada awal triwulan 2026. Namun, hingga saat ini hanya tujuh trainset yang telah diterima.

“Akibatnya adalah memang terjadi penumpukan-penumpukan di stasiun, terutama pada saat jam sibuk, karena kereta-kereta api kita yang lama masih stand formasinya sekitar delapan dan 10, Pak,” kata Dody di RDP dengan Komisi XI DPR pada 02 April 2026.

Penumpukan ini membuat alur penumpang menjadi terhambat, terutama di jam sibuk. Dody menambahkan bahwa upaya optimasi alur penumpang sudah dilakukan, namun kepadatan masih tetap tinggi.

Untuk retrofit, dua trainset senilai Rp 290 miliar yang seharusnya selesai pada akhir 2025 belum selesai hingga 31 March 2026.

Dody menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan optimalisasi pengaturan alur penumpang di stasiun guna mengurangi kepadatan. Namun penumpukan penumpang masih terjadi.

“Sehingga Bapak dan Ibu mungkin melihat di medsos, ada pada saat jam sibuk, tinggi sekali penumpang-penumpang, Pak. Ya, itu salah satunya memang akibat kereta api yang kita order, belum sampai, pak sebagian,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie, mempertanyakan kapan proses pengadaan tersebut rampung dan mengapa keterlambatan terjadi karena belum ada pembayaran oleh KAI. “Kapan?” tanya Dolfie.

Dody menjawab, “Hasil rapat kami dengan INKA, akhir tahun ini selesai, Pak,” menegaskan jarak waktu antara triwulan pertama dan akhir tahun.

“Jauh sekali antara triwulan pertama sampai akhir tahun. Kendal pending isunya ada di kereta api atau di INKA? Kereta apinya terlambat membayar atau enggak?”

“Oh enggak pak. Di INKA, kami sudah melakukan supervisi, ada kendala di sparepart yang mereka, dalam saat fabrikasi keretanya,” tambah Dody.

Komisi XI berencana memanggil INKA untuk memberikan klarifikasi terkait pengadaan ini. Pada INKA meminta adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) DPR agar tidak ada keterlambatan dalam proses pengadaan kereta untuk KAI.

Masalah ini menyoroti pentingnya koordinasi antara KAI, INKA, dan DPR dalam memastikan pengadaan kereta berjalan sesuai jadwal, sehingga penumpukan di stasiun dapat diminimalkan dan layanan publik tetap lancar.