Prabowo: Minyak Goreng Langka di Negara Sawit Terbesar

Presiden Prabowo Subianto mengaku bingung dengan peristiwa langkanya minyak goreng di pasaran beberapa waktu lalu. Menurutnya, situasi ini sangat aneh karena Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin, 20 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa kelangkaan minyak goreng adalah sesuatu yang sulit diterima akal sehat.

"Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng saudara-saudara. Sesuatu tak masuk di akal," ujar Prabowo.

Lebih dari itu, Prabowo juga menyoroti adanya distorsi ekonomi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah praktik under invoicing, yaitu pemalsuan dokumen pelaporan nilai barang yang ditulis jauh lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Akibatnya, kekayaan negara mengalir keluar dalam jumlah besar.

"Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar, tiap tahun. Dengan praktik praktik under invoicing, pemalsuan laporan, under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita," jelasnya.

Prabowo menambahkan, praktik-praktik tersebut sudah tercatat dalam laporan sejumlah lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga menyebut bahwa banyak negara di dunia sudah mengetahui praktik ilegal ini terjadi di Indonesia.

"Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital kalau ini kita biarkan. Kalau kebocoran ratusan miliar dolar dibiarkan keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa," pungkasnya.

Dari pernyataan Presiden, terlihat ada dua masalah besar yang saling terkait: kelangkaan minyak goreng yang ironis di negara penghasil sawit terbesar, dan kebocoran ekonomi akibat manipulasi laporan perdagangan. Keduanya, menurut Prabowo, sama-sama merugikan negara dan tidak masuk akal jika dibiarkan terus terjadi.