Kalimantan Disiapkan Jadi Superhub Ekonomi Baru Nusantara

Pemerintah Indonesia tengah mendorong Kalimantan menjadi pusat ekonomi baru yang disebut superhub Nusantara. Konsep ini diyakini bisa mengubah pola pembangunan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, yang juga menjabat Kepala Bappenas, menyampaikan hal ini dalam sebuah forum baru-baru ini.

Menurut Rachmat, superhub Kalimantan akan membuka akses masyarakat terhadap lebih banyak peluang kerja, layanan dasar, dan kesempatan ekonomi. Ia juga berharap langkah ini bisa memperkuat rantai pasok dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke kawasan Indonesia Timur. Kuncinya, kata dia, ada pada penguatan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Rachmat menyebut kawasan ini sebagai "segitiga emas untuk masa depan." Bukan sekadar segitiga baru, tegasnya. "Selama ini, pusat gravitasi Indonesia berada di Jakarta, kemudian berkembang ke Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, wilayah lain di Jawa dan Sumatra. Hari ini, kita bergerak menuju Kalimantan," ujarnya pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Ia menambahkan, forum kerja sama regional menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana kolaborasi yang lebih kuat dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan dinilai sebagai pusat ekosistem yang menarik ekonomi Indonesia keluar dari Jawa dan Sumatra.

Transformasi ekonomi di Borneo, menurut Rachmat, akan ditopang oleh enam klaster strategis. Pertama, teknologi bersih. Kedua, industri farmasi terintegrasi. Ketiga, pertanian berkelanjutan. Keempat, ekowisata dan wisata kesehatan. Kelima, industri kimia. Keenam, energi rendah karbon. Semua klaster ini dirancang untuk saling mendukung.

Namun, investasi di bidang sumber daya manusia juga tak kalah penting. Rachmat menekankan perlunya investasi pada pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, dan infrastruktur. "Kita membutuhkan investasi pada manusia dan infrastruktur. Transformasi ini harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi, termasuk hak masyarakat lokal serta perlindungan sumber daya air," ungkapnya. Prinsip-prinsip itu, kata dia, penting untuk memastikan pembangunan tetap inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong penguatan koridor Nusantara-Balikpapan-Samarinda. Jaringan Trans-Kalimantan, konektivitas pelabuhan dan bandar udara, serta koridor ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar regional juga menjadi prioritas. "Prioritas bersama kita mencakup konektivitas transportasi dan perbatasan, konektivitas energi dan jaringan lintas batas, investasi industri, rantai nilai regional, infrastruktur digital, pengembangan kapasitas, serta kecerdasan artifisial," jelas Rachmat.

Dengan kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, kedekatan geografis Kalimantan harus bisa diterjemahkan menjadi investasi, kesempatan bagi dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan kawasan yang semakin terhubung. Semua ini, menurut Rachmat, adalah langkah nyata untuk mewujudkan Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara.

Rencana ini menunjukkan pergeseran serius pusat gravitasi ekonomi Indonesia dari Jawa ke Kalimantan. Dengan dukungan infrastruktur dan kerja sama regional, Kalimantan diproyeksikan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang menghubungkan Indonesia dengan negara tetangga.