Moratorium Smelter Nikel, Investor China Terancam

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan kebijakan yang bisa berdampak besar pada industri nikel nasional. Rencananya, akan ada moratorium atau penghentian sementara pembangunan smelter baru yang memproduksi nikel setengah jadi. Langkah ini menjadi sorotan media asing, termasuk South China Morning Post (SCMP) dari China.

Menurut laporan SCMP pada Sabtu, 10 Oktober 2026, kebijakan ini muncul di tengah melimpahnya pasokan nikel global. Kondisi itu sudah menekan harga komoditas ini di pasar internasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang pertama kali menyampaikan wacana ini.

Produk nikel setengah jadi seperti nickel pig iron (NPI) dan nickel matte menyumbang sekitar 50 hingga 60 persen dari total produksi nikel Indonesia. NPI sendiri merupakan bahan baku utama untuk membuat baja tahan karat atau stainless steel. Sementara itu, nickel matte digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik.

Pembatasan ini, menurut Bahlil, adalah bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional. Ia ingin industri pengolahan nikel di dalam negeri tidak hanya berhenti pada produk setengah jadi. Tapi sayangnya, langkah ini diperkirakan akan mengganggu investor China secara signifikan.

Berdasarkan perkiraan Centre for Advanced Defense Studies yang berbasis di Amerika Serikat, investasi China menyumbang sekitar 75 persen dari industri pemurnian nikel Indonesia. Angka itu sangat besar. Anggota dewan penasihat lembaga penelitian Asia Centre yang berbasis di Indonesia, Nukila Evanty, mengatakan bahwa investor China kemungkinan akan terdampak secara signifikan. Sebab, perusahaan dan modal China memainkan peran besar dalam industri pertambangan dan peleburan nikel Indonesia.

Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, membuka opsi moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel. Khususnya smelter yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Wacana ini akan dibahas lebih lanjut dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menjelaskan bahwa langkah ini terkait dengan risiko kelebihan pasokan nikel di pasar global. Ia juga mengatakan bahwa mayoritas industri pengolahan nikel saat ini baru menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50 hingga 60 persen. Artinya, masih banyak potensi yang belum dimaksimalkan.

"Ke depan, kita ingin untuk industri-industri yang sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, mungkin penting nanti kami rapatkan, kami akan laporkan ke Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak segila-gilaan," ujar Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Bahlil juga menyampaikan bahwa saat ini kapasitas produksi dan cadangan nikel yang ada telah mencapai sekitar 2,5 juta. Kondisi ini dinilai telah menciptakan kelebihan pasokan sehingga harga nikel mengalami tekanan. "Dan industri-industri yang menghasilkan setengah jadi ini, kita lagi mengkaji kalau memang kita sudah terjadi oversupply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh," katanya.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu pemain utama di industri nikel global. Dengan cadangan yang melimpah, negara ini menarik banyak investasi asing, terutama dari China. Namun, kebijakan moratorium ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai khawatir dengan dampak kelebihan pasokan. Harga nikel yang terus jatuh bisa merugikan industri dalam negeri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara lebih terkendali dan tidak berlebihan.