Kamar Dagang China Ajukan Keluhan Kebijakan DHE SDA Indonesia

Kamar Dagang China mengajukan keluhan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap membebani dunia usaha. Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri tiga Menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 19 Mei 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir untuk mendengarkan masalah yang dihadapi pengusaha asal China.

“Ini kan dengan pengusaha China, barusan. Ya, menangkap masalah-masalah mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan mereka. Dan ya udah, kita dengerin. Kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemen ESDM. Ia menegaskan bahwa keluhan tersebut sudah disampaikan melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Surat yang beredar menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai menghambat investasi. Salah satunya adalah rencana persyaratan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Menurut surat tersebut, kebijakan DHE SDA mewajibkan penempatan 50% devisa ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Pihak Kamar Dagang China menilai kebijakan ini berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan, karena dana yang didepositkan tidak dapat segera digunakan untuk operasional.

Selain itu, pengusaha China mengeluhkan rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral dan batu bara (minerba) hingga bea keluar. Kebijakan tersebut diprediksi akan meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia. Purbaya menambahkan, “Ada banyak Kadin nya China sini yang bikin surat ke Presiden,” menegaskan bahwa banyak pengusaha yang mengirimkan keluhan serupa.

Di sisi lain, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai kendala yang dihadapi investor atau pelaku asal China, khususnya di sektor pertambangan dan hilirisasi. Ia berharap hasil pertemuan dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan baik bagi pengusaha maupun pemerintah. “Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi dan Pak Purbaya, Menteri Keuangan dan Pak Dubes mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa aja kendala mereka. Kan kita ingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan,” jelas Bahlil.

Pengusaha China juga menuntut kepastian pasokan bahan baku untuk industri hilirisasi, seperti bauksit dan nikel. Bahlil menanggapi, “Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku bauksit kemudian nikel, dan saya katakan semuanya oke nggak ada masalah. Karena itu industri kan hilirisasi,” sambil menegaskan kesiapan pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan baku.

Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang dikumpulkan oleh Kamar Dagang China kepada Presiden, Bahlil membantah. Ia mengatakan, “Enggak ada. Saya tidak menganggap itu, saya kan rutin aja kita waktu Menteri Investasi kan suka melakukan evaluasi per 4 bulan, per 6 bulan,” menegaskan bahwa evaluasi rutin telah dilakukan sejak menjabat.

Secara keseluruhan, pertemuan ini menandai upaya pemerintah untuk mendengarkan dan menanggapi keluhan pengusaha asing, khususnya China, yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan transparan, sementara pengusaha menuntut kebijakan yang lebih adil dan kepastian pasokan bahan baku. Keduanya berharap dialog ini dapat menghasilkan solusi konkret yang menguntungkan kedua belah pihak.