Kebangkrutan Perusahaan Jepang Tembus Level Tertinggi 12 Tahun

Lonjakan kebangkrutan perusahaan di Jepang terjadi akibat pelemahan nilai tukar yen yang terus berlanjut. Mata uang Jepang yang melemah ini memicu inflasi lebih tinggi dan memberikan tekanan besar pada keuangan bisnis, terutama usaha kecil dan menengah.

Data dari Tokyo Shoko Research menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang bangkrut di Jepang sepanjang semester pertama tahun 2026 mencapai 5.346 kasus. Angka ini meningkat 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah level tertinggi dalam 12 tahun terakhir.

"Laju kebangkrutan mungkin akan meningkat mulai musim gugur," ujar seorang pejabat dari perusahaan riset tersebut, seperti dikutip dari The Mainichi pada Minggu, 12 Juli 2026.

Para analis memperkirakan jumlah perusahaan bangkrut akan terus bertambah. Penyebab utamanya adalah kekurangan tenaga kerja yang berkepanjangan. Selain itu, penjualan yang melemah juga menggerus arus kas perusahaan.

Data lebih rinci menunjukkan bahwa kebangkrutan yang disebabkan oleh kenaikan harga meningkat 27,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi 439 kasus. Sementara itu, kebangkrutan yang terkait dengan kekurangan tenaga kerja naik 37,7 persen menjadi 237 kasus. Di antara kasus-kasus tersebut, lonjakan biaya tenaga kerja menjadi pemicu utama. Jumlahnya melonjak menjadi 120 kasus, atau naik 2,4 kali lipat.

Berdasarkan sektor industri, kebangkrutan meningkat di 8 dari 10 sektor. Sektor jasa menjadi yang tertinggi dengan 1.819 kasus, naik 7,2 persen. Sektor konstruksi menyusul dengan 1.026 kasus.

Secara regional, kebangkrutan meningkat di sembilan wilayah Jepang. Satu-satunya wilayah yang tidak mengalami kenaikan adalah Tohoku di timur laut. Kenaikan tertinggi terjadi di Hokuriku, Jepang tengah, dengan lonjakan 37,3 persen. Wilayah Hokkaido di utara menyusul dengan kenaikan 17,1 persen.

Perusahaan riset tersebut juga mencatat bahwa situasi di Timur Tengah sudah memengaruhi arus kas usaha kecil dan menengah di Jepang. Pada Juni 2026 saja, kebangkrutan meningkat 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi 1.021 kasus.

"Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Jepang. Artinya, tekanan yang dialami dunia usaha bukan hanya persoalan daerah tertentu, melainkan mencerminkan perlambatan yang bersifat nasional," demikian bunyi laporan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Jepang menghadapi tantangan yang meluas. Pelemahan yen tidak hanya memicu inflasi, tetapi juga memperburuk masalah struktural seperti kekurangan tenaga kerja. Dampaknya terasa merata, dari sektor jasa hingga konstruksi, dan dari Hokkaido hingga Hokuriku. Tanpa perbaikan signifikan pada nilai tukar atau kebijakan dukungan untuk UKM, tren kebangkrutan ini kemungkinan akan berlanjut.