Kemenag Daftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru & Tenaga Keag

Kemenag sedang menyiapkan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru madrasah, tenaga kependidikan, pengajar pesantren, imam masjid, muazin, dan tenaga keagamaan di seluruh Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin mengumumkan langkah ini pada 29 Mei 2026.

Menurut Nasaruddin, pekerja di sektor pendidikan dan layanan keagamaan juga memiliki risiko kerja. BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi perlindungan yang diberikan negara. "Guru madrasah, guru ngaji, imam, muazin, hingga tenaga kependidikan juga memiliki risiko kecelakaan kerja dan membutuhkan jaminan perlindungan sosial. Karena itu, penting bagi kita menghadirkan perlindungan melalui asuransi," ujar Nasaruddin dikutip dari laman Kemenag, 29 Mei 2026.

Pemerintah daerah akan berperan dalam pembiayaan premi. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kewenangan masing-masing kabupaten/kota. Nasaruddin mengatakan biaya perlindungan relatif kecil tetapi memiliki manfaat besar bagi masyarakat. "Bayangkan jika tidak ada lagi yang menjadi imam, muazin, atau guru ngaji karena tidak ada jaminan kesejahteraan dan masa depan. Ini bukan hanya soal perlindungan individu, tetapi juga keberlangsungan pelayanan keagamaan dan pendidikan generasi mendatang," kata Menag.

Menag menekankan bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru hingga imam masjid dapat mencegah mereka dari pengeluaran biaya tinggi jika sakit. "Masuk rumah sakit tanpa asuransi biayanya sangat mahal. Tapi kalau ada perlindungan, masyarakat akan jauh lebih tenang karena mendapatkan jaminan pembiayaan," tuturnya.

Selain itu, Kemenag membuka peluang penguatan perlindungan untuk aset milik negara di lingkungan kementerian, baik itu gedung, laboratorium, maupun kendaraan dinas.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi tenaga kerja keagamaan dan pendidikan, serta menjaga kelangsungan layanan sosial melalui asuransi yang terjangkau dan terkoordinasi.