Kementerian P2MI Gandeng UKI Buka Migrant Center

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi menggandeng Universitas Kristen Indonesia (UKI) untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global. Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dilakukan di kantor KP2MI, Jakarta, pada 11 Mei 2026.

Lewat kerja sama ini, didirikan Migrant Center UKI. Pusat ini dirancang sebagai tempat persiapan calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Mulai dari peningkatan kompetensi, pelatihan bahasa, sertifikasi profesi, hingga fasilitasi penempatan dan perlindungan.

Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan, pembentukan kementeriannya di era Presiden Prabowo Subianto adalah bagian dari transformasi kelembagaan. Sebelumnya, urusan pekerja migran diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sekarang, semua urusan pekerjaan ke luar negeri—baik magang maupun bekerja—menjadi tanggung jawab Kementerian P2MI.

"Kalau dulu hanya operator, regulatornya berada di Kementerian Ketenagakerjaan. Sekarang urusan pekerjaan ke luar negeri, baik magang maupun bekerja, menjadi urusan Kementerian P2MI. Jadi, stakeholder dan focal point untuk urusan pekerja migran Indonesia adalah Kementerian P2MI," kata Mukhtarudin dalam keterangan resmi pada 11 Mei 2026.

Menurutnya, pemahaman soal perubahan kelembagaan ini penting disosialisasikan. Baik ke masyarakat maupun perguruan tinggi. Agar tidak ada lagi tumpang tindih informasi soal kewenangan kementerian dalam mengelola pekerja migran.

Pemerintah, kata Mukhtarudin, terus memperkuat kualitas perlindungan pekerja migran secara menyeluruh. Perlindungan itu diberikan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong transformasi kualitas pekerja migran. Targetnya, pekerja Indonesia tidak lagi didominasi pekerjaan berkeahlian rendah. Tapi naik ke tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi.

"Pemikiran kita harus naik kelas. Sekarang sudah banyak pekerja migran Indonesia yang masuk sektor formal dan profesional. Bahkan, tidak sedikit sarjana dan tenaga engineering Indonesia yang bekerja di luar negeri," ujar Mukhtarudin.

Peningkatan kapasitas calon pekerja migran membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Saat ini, KP2MI sudah membangun kerja sama dengan 12 kementerian dan lembaga. Juga dengan lebih dari 40 perguruan tinggi lewat pengembangan Migrant Center.

"Kolaborasi ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan nasional dengan kebutuhan pasar kerja global," jelas Mukhtarudin.

Peluang kerja internasional di sektor formal masih terbuka lebar. Tapi peluang itu harus diimbangi kompetensi teknis, penguasaan bahasa asing, dan sertifikasi profesi yang sesuai standar negara tujuan.

"Persoalannya bukan karena kita tidak memiliki sumber daya manusia. Potensinya besar, tetapi masih ada kesenjangan antara output pendidikan kita dengan kebutuhan kompetensi global. Salah satu kendala paling besar adalah bahasa, selain keterampilan teknis dan sertifikasi profesi," tambah Menteri.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menyiapkan pekerja migran sejak dari hulu. Lewat keterlibatan aktif perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan pemerintah.

Melalui kerja sama KP2MI dan UKI, pemerintah berharap Migrant Center bisa menjadi simpul strategis. Untuk membangun ekosistem penyiapan pekerja migran Indonesia yang terampil, profesional, terlindungi, dan mampu bersaing di pasar kerja internasional.

Rektor UKI Prof. Angel Damayanti menyambut positif kolaborasi ini. Menurutnya, UKI sudah memiliki sejumlah modal kelembagaan untuk mendukung program pemerintah. Termasuk lembaga sertifikasi profesi (LSP), pusat bantuan hukum, pusat karier, dan jaringan kerja sama internasional.

"Kami sebenarnya sudah mempersiapkan ini selama beberapa tahun. UKI juga sudah memiliki kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Jepang dan Jerman, sehingga kami pernah mengirimkan lulusan keperawatan untuk bekerja di sana," ujar Angel.

Angel mengatakan, UKI juga punya pengalaman dalam pengembangan pusat pelatihan. Khususnya pelatihan bahasa dan sertifikasi kompetensi. Karena itu, keterlibatan UKI dalam pengembangan Migrant Center menjadi peluang untuk memperluas kontribusi perguruan tinggi dalam menyiapkan lulusan memasuki pasar kerja internasional.

Menurut Angel, program ini sangat relevan dengan tantangan pengangguran terdidik. Yang membutuhkan solusi konkret lewat perluasan akses pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan.

"Kami merasa sedih kalau mahasiswa dari daerah setelah lulus hanya membawa gelar, tetapi tidak bisa melanjutkan ke pekerjaan. Harapan mereka tentu bisa lulus, bekerja, dan membawa kebanggaan bagi keluarga di kampung halaman," imbuh Rektor.

Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi ini menunjukkan upaya serius untuk mengubah citra pekerja migran Indonesia. Dari yang selama ini identik dengan pekerjaan kasar, menjadi tenaga profesional yang diakui di kancah global. Migrant Center di UKI diharapkan menjadi model bagi kampus-kampus lain untuk turut serta dalam ekosistem penyiapan tenaga kerja global.