Khofifah Lantik Enam Pejatan Eselon II Pemprov Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi melantik enam pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa sore, 14 Juli 2020.

Mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di tubuh birokrasi Pemprov Jatim. Berikut adalah enam pejabat yang mendapatkan posisi baru:

• Heru Wahono Santoso, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bakorwil Madiun, kini dilantik sebagai Asisten III (Bidang Administrasi Umum) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
• Iwan, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kini dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
• Budi Raharjo, sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, kini dilantik sebagai Kepala Bakorwil Jember Provinsi Jawa Timur.
• I Nyoman Gunadi, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK), kini dilantik sebagai Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
• Arif Endro Utomo, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, kini dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur.
• Aftabuddin Rijaluzzaman, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, kini dilantik sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Pelantikan ini menandai pergeseran posisi strategis di sejumlah dinas dan badan penting. Beberapa pejabat berpindah dari unit kerja yang menangani urusan ekonomi dan infrastruktur ke bidang perencanaan dan sumber daya alam. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan kompetensi para pejabat yang ada.

Secara keseluruhan, mutasi ini menyentuh hampir semua sektor utama pemerintahan, mulai dari administrasi umum, perencanaan pembangunan, hingga energi dan sumber daya mineral. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Gubernur Khofifah mengenai alasan spesifik di balik setiap pergeseran jabatan tersebut.