KPK Tangkap Bupati Tulungagung, Emil Tegaskan Tata Kelola

KPK kembali melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur. Penangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi yang ketiga kepala daerah di provinsi ini yang ditangkap setelah hasil Pilkada 2024. Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, menyayangkan kejadian tersebut.

Setelah menghadiri Musrenbang di Surabaya, Emil berada di Hotel Shangri-La pada 14 April 2026. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan evaluasi dan pembinaan khususnya kepada bupati dan wali kota. “Tadi satu poin yang kita sampaikan yakni tata kelola. Tata kelola artinya kita nggak ragu-ragu perlu membenahi tata kelola. Kami semaksimal mungkin selalu mengoptimalkan tata kelola kita,” ujarnya.

Emil menambahkan bahwa KPK sudah sering membimbing pemerintah daerah agar dapat melakukan kontrol yang baik. “Bagaimana yang namanya sistem control, monitoring control, supervision, dan prevention, ada empat itu yang dikembangkan oleh KPK pada aspek pengadaan, aspek meritrokrasi pengangkatan jabatan, perencanaan anggaran, penatausahaan aset. Itu sudah ada panduannya, dan itu sistem,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa hati manusia berbeda-beda. “Tapi mantan Bupati Trenggalek ini menyebut hati manusia berbeda-beda. Ada saja yang bisa menyimpang dari aturan yang berlaku.”

Emil menekankan perlunya perbaikan terus-menerus. “Tapi tadi saya sampaikan dalamnya hati siapa yang tahu, begitu kan, nah maka ini kita harus terus (perbaiki),” tambahnya. “Nah begitu ketemu modus baru, ya itu kemudian harus cepat disikapi. Kami akan berkonsultasi dengan semua pihak terkait. Termasuk dalam rangka pencegahan, misalnya, dan supervisi KPK, dan berbagai pihak bagaimana membenahi sistem ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa proses pembenahan sistem harus berkelanjutan. “Jadi ini proses berkelanjutan, bahwa kalau dikatakan sekarang belum optimal, kami sudah memaksimalkan. Tapi karena ada informasi baru kita nggak boleh diam saja, harus kita benahi terus,” tandasnya.

Operasi ini menegaskan komitmen KPK dalam menindak kepala daerah yang terlibat korupsi. Sementara Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa Pemprov Jatim terus memperbaiki tata kelola dan sistem pengawasan agar tidak ada lagi pelanggaran serupa.