KSP Turun Tangan Urus Izin Tiga Proyek Migas Terhambat

Tiga proyek minyak dan gas bumi yang masuk dalam daftar strategis nasional mengalami hambatan di Bojonegoro, Jawa Timur. Masalahnya ada di perizinan lahan. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, turun langsung untuk mengurus persoalan ini.

Hambatan muncul karena ketiga proyek sumur migas itu berada di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Proyek pertama adalah sumur Kedung Keris West yang dikelola oleh EMCL di Bojonegoro. Kedua, Sumur Eksplorasi Banyugeni-001 milik PT Pertamina EP, juga di Bojonegoro. Ketiga, Lapangan Gas RBG Blok I oleh TIS Petroleum E&P Blora Ltd yang lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak.

Dudung menegaskan, masalah perizinan di sektor hulu migas ini bukan sekadar urusan administrasi pertanahan. Ini soal kedaulatan strategis negara. "Produksi migas dalam negeri harus kita kawal. Kita tidak sedang mempertentangkan swasembada pangan dengan swasembada energi. Keduanya adalah agenda strategis Asta Cita Bapak Presiden yang harus berjalan beriringan. Lahan pertanian harus dijaga, tetapi kebutuhan energi nasional juga harus dipenuhi demi mencapai target produksi 1 juta barel minyak per tahun pada 2029," kata Dudung dalam keterangan resmi pada Rabu, 08 Juli 2026.

Ketiga proyek ini dinilai penting untuk meningkatkan produksi migas nasional. Sumur Banyugeni punya potensi sumber daya yang masih perlu dibuktikan lewat pengeboran. Lapangan Gas RBG Blok I diharapkan bisa memperkuat pasokan gas di Jawa Tengah dan mengurangi ketergantungan pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Sementara itu, Proyek Kedung Keris West punya potensi produksi sekitar 15.000 barel minyak per hari. Nilai ekonominya sekitar Rp 25 miliar per hari. Salah satu hambatan utama di lapangan adalah aturan status lahan. Di Kabupaten Demak, misalnya, status LP2B mencapai 90%. Aturan menyebutkan, untuk mengalihkan lahan LSD atau LP2B, daerah harus memenuhi batas minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) terlebih dahulu.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto hadir dalam rapat dan memberikan kepastian soal solusi regulasi. Kekhawatiran soal tumpang tindih lahan pangan dan energi bisa diatasi dengan mengalihkan peruntukan LSD menjadi wilayah produksi migas. "Misalnya kita pakai 1 hektare, maka kita wajib mengganti 3 hektare. Jadi tidak ada masalah untuk produksi pertaniannya, karena lahan penggantinya justru tiga kali lebih besar untuk LP2B," jelas Djoko.

Sebagai gambaran, kebutuhan lahan untuk proyek hulu migas ini relatif kecil dibandingkan dampak ekonominya. Proyek Kedung Keris West hanya butuh lahan kurang dari 1 hektare. Sumur Banyugeni butuh 3,5 hektare. Proyek di Grobogan butuh 4,4 hektare. Khusus Kedung Keris West, lahan di bawah 1 hektare itu berpotensi menghasilkan sekitar 15.000 barel minyak per hari dengan nilai ekonomi Rp 25 miliar per hari.

Ketiga proyek ini menunjukkan bahwa kebutuhan lahan untuk energi sangat kecil, tetapi hasilnya besar. Aturan penggantian lahan dengan rasio 1:3 juga memastikan lahan pertanian tidak berkurang, malah bertambah luas. Persoalannya kini ada pada birokrasi dan kepastian hukum di tingkat daerah.