KSPI dan Partai Buruh Siap Turun ke Jalan May Day 2026

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, mengumumkan bahwa ratusan ribu buruh akan turun ke jalan pada May Day 2026 di seluruh Indonesia. Ia menegaskan aksi ini akan dilakukan secara tertib, damai, konstitusional, anti‑kekerasan, dan tidak anarkis.

Untuk wilayah Jakarta, rencananya aksi akan ditempatkan di depan gedung DPR RI. Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan KSPI dan Partai Buruh nanti akan berbeda dengan peringatan May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) oleh sejumlah serikat buruh lainnya.

“Aksi May Day KSPI dan Partai Buruh ini tidak ikut ke dalam perayaan May Day di Monas. Jadi dua hal yang berbeda. Karena kami berpendapat perayaan di Monas lebih pada seremonial. Sedangkan perayaan May Day harus mengusung beberapa isu penting yang belum dijalankan oleh pemerintah dan pernah dijanjikan pada perayaan May Day yang lalu dalam pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan secara online, Jumat, 17 April 2026.

Ia mengaku pemerintah dan DPR RI sudah mengusulkan kepada Partai Buruh dan KSPI untuk tetap mengikuti perayaan May Day yang akan berlangsung di Monas, yang katanya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Said menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan usulan itu jika mereka bisa bertemu langsung dengan Prabowo sebelum 1 Mei 2026 alias sebelum acara May Day digelar. Sebab pihaknya ingin menyampaikan secara langsung delapan tuntutan yang akan dibawakan selama hari buruh tersebut.

Delapan isu ini sendiri terdiri dari enam persoalan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Prabowo pada aksi May Day 2025 lalu namun belum juga ditepati, dan dua isu tambahan yang ingin disampaikan oleh para buruh.

• Segera sahkan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
• Menolak outsourcing dan upah murah (HOSTUM), yang dinilai merugikan buruh dan menghilangkan kepastian kerja.
• Reformasi pajak dengan menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta serta menghapus pajak untuk THR, pesangon, JHT, dan pensiun.
• Hentikan ancaman PHK akibat dampak perang global dan kebijakan impor.
• Sahkan RUU PPRT yang dijanjikan 3 bulan selesai, 1 tahun pun belum selesai‑selesai.
• Dukung pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
• Atur potongan tarif ojek online maksimal 10%, bukan 20%.
• Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, khususnya terhadap perempuan.

Said Iqbal mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 10 perusahaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur yang mulai membahas efisiensi tenaga kerja.

“Kelima, yang belum dijalankan dan kembali diangkat isunya adalah sahkan RUU PPRT yang dijanjikan 3 bulan selesai, 1 tahun pun belum selesai‑selesai,” ucap Said.

Ia menambahkan, “Tentu kami mengapresiasi upaya itu sepanjang, sepanjang sekali lagi, kami bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo sebelum perayaan May day.”

“Bila harapan kami bisa bertemu, kami menyampaikan 6 isu yang sudah dijanjikan tapi belum dijalankan. Itu tentu kami akan mempertimbangkan apresiasi untuk ikut acara di Monas. Tapi dengan sebuah harapan bahwa sebelum 1 Mei kami bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” sambung Said.

“Tidak mungkin di pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di Monas tahun ini mengulang kembali janji yang sudah diucapkan di tahun 2025,” ujarnya.

Rencana ini menandai perbedaan strategi antara KSPI dan serikat buruh lainnya. KSPI menekankan aksi yang lebih terfokus pada isu-isu konkret, sementara perayaan di Monas lebih bersifat seremonial. Dengan delapan tuntutan yang jelas, KSPI berharap dapat menegaskan posisi buruh dalam dialog kebijakan publik sebelum May Day 2026.