Kunjungan PM Modi: India Bantu Restorasi Prambanan

Perdana Menteri India, Narendra Modi, dikabarkan akan mengunjungi Yogyakarta pada 08 Juli 2025. Kunjungan ini membawa kabar baik: India berkomitmen membantu merestorasi Candi Prambanan.

Komitmen ini bukanlah hal yang tiba-tiba. Semua berawal dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi pada 24-26 Januari 2025. Dalam pertemuan itu, India menyatakan kesediaannya untuk membantu restorasi dan revitalisasi kompleks candi Prambanan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mencatat, dari ratusan bangunan di kompleks Prambanan, pemugaran baru menyentuh sekitar 30 candi utama. Masih ada ratusan candi perwara yang lebih kecil. Sebagian masih berupa reruntuhan batu yang belum tersusun kembali.

Janji Januari 2025 itu ternyata bukan basa-basi diplomatik belaka. Pada pertengahan tahun ini, dalam Joint Commission Meeting antara Menteri Luar Negeri Sugiono dan mitranya dari India, Subrahmanyam Jaishankar, di New Delhi, kedua pihak menegaskan kembali keinginan India untuk terlibat langsung dalam restorasi Candi Prambanan.

Tim Archaeological Survey of India (ASI) bahkan sudah membahas tahap awal dokumentasi struktur candi bersama Kementerian Kebudayaan. Fadli Zon menegaskan, upaya ini tidak berhenti pada Prambanan semata. Cakupannya lebih luas, mencakup satu lanskap budaya bersama Candi Sewu dan Plaosan.

Kabar bahwa PM Modi dijadwalkan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia menegaskan bahwa kerja sama ini bergerak dari retorika menuju agenda kerja yang konkret.

Kerja sama ini bukan sekadar soal pelestarian cagar budaya. Ini adalah penanda bahwa Prambanan kini menempati posisi yang jauh lebih strategis dalam hubungan luar negeri Indonesia. Perubahan fungsi ini sebetulnya bukan hal baru.

Sejak ditetapkan sebagai pusat rumah ibadah umat Hindu Indonesia dan dunia pada 2022, Prambanan memang diarahkan untuk melampaui fungsi tradisionalnya sebagai destinasi wisata atau situs arkeologi.

Candi Prambanan Sebagai Wisata Religi Hindu

Di balik penetapan itu, setidaknya terdapat tiga kepentingan strategis. Pertama, menghasilkan devisa lewat wisata religi. Kedua, memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang memiliki kedekatan historis dan kultural dengan tradisi Hindu. Ketiga, membangun citra Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang tetap mampu merawat warisan Hindu global.

Pasca penetapan, Prambanan lebih aktif difungsikan sebagai episentrum kegiatan keagamaan Hindu. Bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia Hindu. Prambanan menjadi tuan rumah Shiva Festival International 2026, forum budaya dan spiritual internasional yang berlangsung sebulan penuh.

Jumlah kunjungan wisata religi juga tercatat menguat: 23.090 (2023), 25.427 (2024), dan 25.675 (2025). Meski belum cukup untuk mengklaim keberhasilan diplomasi, angka ini menandakan fungsi religius Prambanan mendapat sambutan yang konsisten.

Dalam kajian heritage diplomacy, Tim Winter (2015) menjelaskan bahwa warisan budaya kini bukan lagi sekadar peninggalan sejarah pasif. Warisan budaya bisa menjadi instrumen sekaligus arena diplomasi antarnegara. Dalam kerangka ini, Prambanan telah melampaui fungsi objek pelestarian atau situs budaya semata.

Candi ini telah difungsikan sebagai medium strategis dalam politik luar negeri Indonesia. Strategi ini dapat dibaca sekaligus bersifat reaktif dan proaktif. Reaktif karena merespons kebutuhan memperkuat narasi moderasi beragama dan toleransi. Proaktif karena memanfaatkan Prambanan untuk memperluas kerja sama bilateral dan mengembangkan ekonomi berbasis budaya.

Langkah-langkah ini memberi alasan baru untuk optimistis terhadap masa depan diplomasi warisan budaya Indonesia. Indonesia memiliki modal yang langka: situs warisan dunia yang hidup sebagai ruang ibadah aktif, dikelola oleh negara mayoritas Muslim, tetapi justru diakui India sebagai mitra sah dalam pelestarian warisan Hindu.

Posisi semacam ini bukan sekadar modal citra. Ini adalah aset diplomatik yang sulit dibangun tanpa legitimasi sejarah, kepercayaan politik, dan kapasitas pengelolaan yang konsisten.

Benang merah dari optimisme itu sudah jelas: bagi India, Prambanan bukan sekadar kompleks candi yang perlu dipugar. Prambanan adalah warisan yang memiliki kedekatan historis dan spiritual dengan peradaban Hindu.

Perlu Kehati-hatian Menjadikan Warisan Budaya Sebagai Instrumen Diplomasi

Namun optimisme ini tetap perlu diimbangi dengan kehati-hatian. Sebab diplomasi warisan budaya tidak berhenti pada bagaimana negara memproyeksikan kepentingannya ke luar negeri. Diplomasi warisan budaya juga soal bagaimana kepentingan-kepentingan di dalam negeri dikelola ketika warisan budaya dijadikan instrumen diplomasi.

Di sinilah tantangan Prambanan jauh lebih rumit ketimbang sekadar mengelola citra. Sebagai living heritage yang diakui UNESCO, Prambanan adalah ruang pertemuan kepentingan yang tak selalu sejalan. Ada kepentingan negara dalam menjalankan diplomasi. Ada kepentingan umat Hindu yang menghendaki Prambanan tetap sakral sebagai ruang ibadah. Ada kepentingan wisatawan yang memandangnya sebagai destinasi wisata dan riset. Ada juga kepentingan konservasi atas nilai universal luar biasa situs tersebut.

Kompleksitas ini tercermin dalam pengaturan teknis yang tampak kecil tetapi krusial. Misalnya, pembatasan penggunaan dupa dan cairan tertentu saat ritual, kuota peserta ibadah, mekanisme perizinan, hingga wacana pembatasan akses wisatawan ke Candi Siwa demi menjaga kesakralannya.

Kajian Chalcraft (2021) tentang heritage diplomacy menunjukkan bahwa ketika warisan budaya, termasuk yang bersifat religius, dijadikan instrumen diplomasi, ia memang punya daya simbolik yang kuat. Namun sekaligus rentan terhadap sensitivitas identitas, politik memori, dan kontestasi antarkomunitas. Risiko serupa tidak mustahil terjadi di Prambanan.

Ketika restorasi bersama India benar-benar berjalan, persoalannya bukan lagi soal niat baik. Persoalannya adalah tata kelola. Siapa yang berwenang menentukan prioritas pemugaran? Bagaimana memastikan restorasi tidak mengganggu ritus keagamaan? Sampai di mana keterlibatan asing dapat diterima tanpa menggeser otoritas Indonesia atas pengelolaan situsnya sendiri?

Karena itu, antusiasme menyambut tawaran India harus diimbangi dengan kesiapan tata kelola. Tata kelola yang mampu mempertemukan kepentingan negara, otoritas keagamaan, pengelola situs, dan standar konservasi dalam satu mekanisme yang jelas.

Tanpa itu, gesekan domestik yang tampak kecil di level situs justru dapat merusak kredibilitas diplomasi warisan budaya Indonesia sendiri. Masa depan Prambanan dalam diplomasi warisan budaya, pada akhirnya, tak ditentukan semata oleh keberhasilan memugar bangunan candinya.

Yang lebih menentukan adalah bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara diplomasi, konservasi, praktik keagamaan, dan kepentingan publik secara berkelanjutan. Dengan kerangka tata kelola yang jelas, bukan sekadar niat baik yang diuji satu per satu ketika masalah muncul. Di titik itulah kualitas diplomasi warisan budaya Indonesia sesungguhnya akan diuji.

Artikel ini ditulis oleh I Kadek Andre Nuaba, Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya. Prambanan kini berada di persimpangan: antara menjadi alat diplomasi yang efektif atau justru menjadi ajang kontestasi kepentingan. Keberhasilan India membantu restorasi akan menjadi ujian nyata bagi kemampuan Indonesia mengelola warisan budayanya di tengah tarik-menarik berbagai kepentingan.