Menkeu Pajang Anggaran Rp820 Triliun untuk Pendidikan 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan angka-angka besar untuk anggaran pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan pada tahun 2027. Anggaran pendidikan mencapai Rp 820 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp 195,3 triliun. Semua ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Anggaran pendidikan 2027, yang tercatat Rp 820,9 triliun, menjadi bukti komitmen tersebut. "Jadi, itu akan kita implementasikan di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan PIP kuliah kepada 1,1 juta siswa," ujar Purbaya.

Rincian anggaran pendidikan itu mencakup beberapa program utama. Di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS untuk 1,3 juta guru non-PNS. Ada juga program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 60,6 juta penerima dan pembangunan 7 sekolah unggul Garuda. "Kita juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, tingkatkan kualitas pembelajaran melalui makan bergizi gratis, dan sebagainya seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden," tambah Purbaya.

Anggaran perlindungan sosial pada 2027 mencapai Rp 549,9 triliun. Purbaya menekankan bahwa dana ini penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial. Anggaran itu juga menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, serta menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. "Anggaran perlinsos 2027 mencapai Rp559,9 triliun untuk tumbuh 10% dibanding dibandingkan pada tahun 2026," jelasnya. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, alokasi untuk ketahanan pangan pada 2027 ditetapkan sebesar Rp 195,5 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program strategis. Di antaranya pengembangan kawasan padi seluas 2,7 hektar, cetak sawah baru seluas 100.000 hektar, dan optimasi lahan pertanian seluas 200.000 hektar. Pemerintah juga menyediakan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen untuk subsektor tanaman pangan sebanyak 23.528 unit serta revitalisasi lahan garam seluas 616 hektar. "Anggaran ketahanan pangan juga tetap tinggi di Rp195,3 triliun, tumbuh sekitar 2,3% dibanding anggaran yang sama di tahun 2026 ini," jelas Purbaya.

Ketiga pos anggaran ini—pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan—menunjukkan prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan kenaikan di setiap sektor, pemerintah berharap dapat memperluas akses pendidikan, memperkuat jaring pengaman sosial, dan meningkatkan produksi pangan nasional.