Menkeu Panggil Menteri Perhubungan Bahas Tarif Depo Kontainer

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengundang Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam sidang Debottlenecking mendatang. Pertemuan ini akan membahas perbedaan tarif layanan di depo kontainer kosong yang menjadi keluhan para pengusaha.

Selisih tarif untuk layanan bongkar muat atau lift-on dan lift-off (Lo/Lo) antara di dalam dan luar pelabuhan diperkirakan mencapai Rp 4,8 triliun per tahun. Angka ini membuat pengusaha depo kontainer merasa dirugikan.

Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Depelindo), Toto Dirgantoro, sudah melaporkan masalah ini ke Kementerian Perhubungan dan Ombudsman. Namun sampai sekarang, belum ada tindak lanjut dari kedua lembaga tersebut.

Toto menjelaskan bahwa tarif layanan di dalam pelabuhan untuk kontainer penuh justru lebih murah dibandingkan tarif di depo empty luar pelabuhan. Setelah kontainer dibongkar dan dikembalikan ke depo empty, importir harus membayar biaya bongkar muat dengan tarif yang lebih tinggi.

"Biaya lift-on itu jauh di atas tarif pelabuhan yang berlaku, terkait dengan tarif lift-on pelabuhan full kontainer, sedangkan di depo empty itu jauh di atas itu," kata Toto dalam sidang Debottlenecking di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Menurutnya, kondisi ini membuat biaya logistik yang ditanggung importir semakin berat. Lebih ironis lagi, Kementerian Perhubungan belum menetapkan struktur tarif yang jelas. Pengawasan dari kementerian juga dinilai belum optimal.

Dengan volume sekitar 12 juta kontainer per tahun, selisih tarif ini menambah biaya hingga Rp 4,8 triliun. Toto mengatakan uang itu seharusnya bisa digunakan untuk mendukung perekonomian dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

"Di sinilah yang terjadi sehingga tidak terkontrol, tarif juga tidak terkontrol, sehingga sangat merugikan kita. Jika dengan 12 juta box per tahun, seperti tahun lalu kurang lebih, berarti selisih kemahalan itu bisa sekitar Rp 4,8 triliun," jelasnya.

Toto juga mengungkapkan adanya dugaan refund Rp 200.000 per kontainer kepada perusahaan pelayaran asing yang mendirikan usaha depo empty. Selain itu, tidak ada kesepakatan tarif yang jelas antara penyedia jasa Lo/Lo kontainer kosong dan para penggunanya.

Dalam kesempatan sidang yang sama, Purbaya meminta Kementerian Perhubungan melakukan investigasi untuk menyeragamkan tarif layanan kontainer di dalam dan luar pelabuhan. Ia juga meminta penghapusan ketentuan yang memberi kewenangan bagi pelayaran asing untuk mendirikan usaha depo empty.

Purbaya akan memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk hadir dalam sidang Debottlenecking berikutnya. Tujuannya agar keputusan atas solusi masalah tarif ini bisa diambil langsung.

"Nanti saya panggil lagi dua minggu dari sekarang untuk rapat lagi di sini, nanti saya undang Menteri-nya juga sekalian di sini biar bisa memutuskan sekalian," ungkap Purbaya.

Persoalan tarif depo kosong ini menjadi salah satu hambatan dalam rantai logistik nasional. Selisih biaya Rp 4,8 triliun per tahun menunjukkan bahwa pengaturan tarif yang tidak seragam berdampak langsung pada biaya yang harus ditanggung para importir. Keterlibatan langsung Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan diharapkan bisa mempercepat penyelesaian masalah ini, mengingat Kementerian Perhubungan selama ini dinilai lamban dalam menetapkan struktur tarif dan melakukan pengawasan.