Menkeu: Rp 200 Triliun Anggaran Digeser Tutupi Belanja

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan pergeseran anggaran untuk menutupi kebutuhan belanja negara. Langkah ini diambil karena pendapatan negara harus diseimbangkan dengan pengeluaran yang terus membengkak.

Dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 30 Oktober 2026, Suahasil memaparkan ilustrasi angka-angka besar terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menjelaskan bahwa dalam APBN awal, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.154 triliun. Namun, angka outlook per 31 Desember menunjukkan pendapatan harus dinaikkan sekitar Rp 50 triliun.

"Kenapa kita mesti naikkan? Karena kebutuhan belanjanya meningkat pesat," ujar Suahasil. Ia menyebut belanja negara yang awalnya direncanakan Rp 3.843 triliun, kini membengkak menjadi Rp 3.942 triliun.

Menurut Suahasil, ketika belanja meningkat, pendapatan juga harus ikut naik. Defisit boleh dinaikkan, tetapi pembiayaan harus tetap kredibel. Ia kemudian menjelaskan penyebab lonjakan belanja negara.

Pertama, ada kejadian luar biasa atau unprecedented event yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, yaitu bencana alam. Bencana terjadi di Sumatera bagian utara, kemudian meluas ke beberapa daerah lain, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Suahasil mengungkapkan bahwa penanganan bencana-bencana ini membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 60 triliun.

Kedua, ada tambahan belanja untuk subsidi dan kompensasi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan jenis energi lainnya. Suahasil menekankan bahwa pemerintah sebenarnya menginginkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Namun, dalam jangka pendek, subsidi diperlukan untuk menahan harga agar pergerakan ekonomi tetap berjalan.

"Tentu kita menginginkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, namun dalam jangka pendek kita melihat bahwa ini diperlukan," terangnya.

Untuk membiayai semua kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan pergeseran anggaran. Suahasil menjelaskan bahwa dalam skala belanja Rp 3.843 triliun, hampir Rp 200 triliun sudah digeser-geser. Sementara total kenaikan belanja secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 300 triliun.

"Rumusnya kan cuma dua itu. Nah inilah yang kami lakukan di Kementerian Keuangan," jelas Suahasil. Ia menambahkan bahwa semua angka ini harus disetel dengan cermat dalam pengelolaan APBN.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah harus pintar-pintar mengatur ulang anggaran di tengah tekanan belanja yang meningkat akibat bencana alam dan kebutuhan subsidi energi. Pergeseran anggaran menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa harus menambah utang secara berlebihan.