Mentan Amran Perintahkan Bulog Serap Jagung Petani dengan Kadar Air 20 Persen

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, memberikan instruksi tegas kepada Perum Bulog. Ia meminta agar Bulog tidak menolak jagung hasil panen petani yang memiliki kadar air antara 18 hingga 20 persen. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian bagi petani bahwa hasil panen mereka akan terserap.

Amran secara khusus memerintahkan jajaran Bulog di seluruh Indonesia untuk memahami betul ketentuan ini. Tujuannya, agar proses penyerapan jagung berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menyampaikan hal ini dengan nada yang cukup tegas.

"Pak Dirut Bulog, sampaikan seluruh Indonesia jangan sampai dia (pimpinan wilayah) tidak paham, 14 (persen kadar airnya) ditolak, 20 (persen ambil). Tolong yang 100 ini titik-titik strategis atur. Jadi yang (kadar airnya) 20 persen diterima," ujar Amran dalam keterangannya pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Ketentuan ini bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Ia sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Inpres tersebut mengatur tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah untuk periode 2026 hingga 2029.

Pada tahun 2026 ini, pemerintah telah menetapkan target pengadaan jagung dalam negeri yang cukup ambisius. Targetnya minimal 1 juta ton. Untuk jagung pipilan kering dengan kadar air 18-20 persen di tingkat petani, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram.

Ada perbedaan harga untuk kualitas jagung yang berbeda. Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 216 Tahun 2025, HPP untuk jagung pipilan kering dengan kadar air maksimal 14 persen ditetapkan lebih tinggi. Harganya Rp 6.400 per kilogram. Jagung dengan kualitas ini juga harus memenuhi standar aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb) di gudang Bulog.

Jadi, secara sederhana, jagung dengan kadar air 18-20 persen bisa diserap sesuai ketentuan pengadaan pemerintah. Sementara itu, standar kadar air maksimal 14 persen diterapkan untuk pengadaan yang sudah masuk ke gudang Bulog. Jagung dengan kadar air lebih tinggi itu nantinya akan diolah terlebih dahulu hingga memenuhi standar kualitas Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan rantai pasok jagung. Tujuannya ganda: memenuhi kebutuhan pakan ternak sekaligus memastikan hasil panen petani tidak terbuang sia-sia. Amran menjelaskan bahwa kepastian penyerapan ini adalah bagian dari sistem terintegrasi yang tengah dibangun pemerintah.

Sistem ini dirancang untuk menghubungkan petani jagung dengan peternak unggas. Melalui koperasi, produksi jagung akan direncanakan berdasarkan kebutuhan pakan. Jika ada kelebihan hasil panen, maka akan disalurkan melalui mekanisme penyerapan yang telah disiapkan.

"Makanya kita closed system, perbaiki dulu. Mudah-mudahan satu tahun, dua tahun tidak ada lagi terjadi keluhan. Jadi kami mengatur dari hulu ke hilir," ujar Amran.

Kebutuhan jagung untuk pakan ternak diperkirakan mencapai 1,8 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan juga menyediakan cadangan pasokan, pemerintah merancang penanaman jagung di lahan seluas 300 ribu hektare. Asumsinya, produktivitas lahan mencapai tujuh ton per hektare. Dengan skema ini, produksi jagung diproyeksikan mencapai 2,1 juta ton.

Untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pakan, Perum Bulog disiapkan untuk menyerap kelebihan pasokan. Ini terjadi ketika kebutuhan peternak di suatu wilayah sudah terpenuhi. Dalam skema yang dirancang, jagung yang disetorkan ke Bulog bisa disimpan terlebih dahulu. Nantinya, peternak bisa membeli kembali jagung tersebut sesuai kebutuhan melalui mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan.

Sejalan dengan penguatan serapan dan distribusi, pemerintah juga menjalankan program SPHP jagung pakan. Hingga 27 Oktober 2026, realisasi program ini sudah mencapai 216,8 ribu ton. Program ini telah menjangkau 11.646 peternak unggas melalui 151 koperasi dan asosiasi yang tersebar di 29 provinsi.

Pada tahun yang sama, alokasi SPHP jagung pakan mencapai 391,9 ribu ton. Angka ini didapat setelah ada penambahan 150 ribu ton dari alokasi awal sebesar 241,9 ribu ton. Alokasi tahun ini meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang hanya sebesar 51,2 ribu ton.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan pasokan jagung di dalam negeri. Dengan memberikan kelonggaran kadar air, petani diharapkan tidak lagi kesulitan menjual hasil panennya. Di sisi lain, Bulog berperan sebagai penyerap dan penyangga pasokan, memastikan ketersediaan jagung untuk pakan ternak tetap terjaga.