Mentan Bongkar Sindikat Pengoplos Beras Subsidi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yakin harga beras di pasaran bisa turun kalau praktik pengoplosan beras SPHP diberantas. Menurut dia, ulah mengemas ulang beras subsidi lalu dijual sebagai beras premium membuat rakyat harus merogoh kocek lebih dalam.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat sidak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Ia menyoroti dugaan pengoplosan beras SPHP yang seharusnya dibanderol Rp12.500 per kilogram, tapi dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium seharga Rp17.000 per kg.

"Sudah (harga beras) pasti turun. Yang ini harganya kan harusnya Rp12.000, dijual Rp17.000. Turun nggak kalau ditangkapi kayak gini?" kata Amran.

Amran menegaskan penindakan perlu dilakukan untuk membongkar jaringan di balik praktik ini. Ia menduga ada sindikat yang menjalankan modus serupa di berbagai tempat, termasuk di Pasar Induk Beras Cipinang.

"Ini memang ada sindikat, ada komplotan khusus mafia beras. Ini harus dibongkar seluruh Indonesia supaya konsumen, masyarakat bisa tenang," ujar Amran.

Beras SPHP adalah salah satu alat pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga beras tetap terjangkau. Penyalahgunaan beras subsidi yang dijual lebih tinggi dari harga resmi merugikan konsumen yang seharusnya bisa membeli pangan murah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui ada kenaikan harga beras, meski kecil. Pemerintah tetap akan memantau karena kenaikan harga bisa membebani pengeluaran rumah tangga.

"Ada juga sedikit tadi kenaikan harga beras karena kita musim paceklik, kemarau. Ada naik, ada Rp100 perak, ada yang Rp100 sekian. Tapi buat emak-emak itu memberatkan," paparnya.

Untuk menekan harga, pemerintah berencana mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan untuk Oktober, November, dan Desember. Bantuan ini diberikan sekaligus, total 30 kg per penerima. Zulhas mengatakan bantuan menyasar 33,2 juta keluarga dari desil 1 hingga desil 4 di seluruh Indonesia. Volume beras yang disalurkan diperkirakan mencapai sekitar 1 juta ton.

Praktik pengoplosan beras SPHP bukan hanya soal pelanggaran aturan, tapi juga menyangkut akses pangan murah bagi masyarakat. Pemerintah mengandalkan beras subsidi sebagai instrumen pengendali harga, dan penyalahgunaannya bisa menggerus kepercayaan publik terhadap program tersebut. Sidak di Cipinang menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat pasar masih menjadi titik rawan yang perlu diperketat.