Menteri Keuangan Menolak Pinjaman IMF, Tegaskan Defisit ≤3%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) pada kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat, yang berlangsung antara 13–17 April 2026.

Purbaya menegaskan bahwa salah satu topik utama pertemuan tersebut adalah komitmen defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tidak lebih dari 3%. Ia juga menyebutkan adanya debat sengit mengenai cara Indonesia mengatasi guncangan harga minyak.

“Itu debat seru, mempertanyakan apa policy kita dan kita jelaskan seperti apa. Salah satu yang ditanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana cara nutupnya? Ya kita jelaskan,”

Di kantor pusatnya di Jakarta Pusat, Purbaya menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan batasan defisit fiskal 3%. Ia menekankan pentingnya penghematan dan pendapatan tambahan dari sumber daya mineral.

“Kita jelasin ada penghematan sana-sini, terus ada pendapatan tambahan dari sumber daya mineral. Terus kita juga bilang nggak usah takut, kalau ada apa-apa kita masih aman,”

Selanjutnya, Purbaya mengungkapkan bahwa IMF dan Bank Dunia menawarkan bantuan utang sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar kepada Indonesia. Ia menyatakan bahwa ia tidak menerima tawaran tersebut.

“Di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang US$ 20-30 miliar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam saja, tetapi yang terakhir nawarin lagi 'kalau mau itu dipakai boleh', suruh utang ke dia,”

“IMF juga sama. Saya bilang ya itu terima kasih atas tawarannya, tetapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu,”

Purbaya menegaskan bahwa bantalan keuangan Indonesia masih kuat, dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp 420 triliun. Ia menutup pernyataan dengan keyakinan bahwa kondisi keuangan negara tetap aman.

Dengan demikian, meski menghadapi tekanan harga minyak global, Indonesia menegaskan komitmennya pada kebijakan fiskal yang ketat dan menolak pinjaman tambahan dari lembaga internasional, menyoroti stabilitas keuangan yang sudah ada.